Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Usul DPR Panggil Menteri ESDM Sudirman Said

Kompas.com - 19/05/2015, 20:11 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Komisi VII asal Fraksi Partai Demokrat mengusulkan agar Komisi VII DPR RI memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said terkait pernyataannya yang menyalahkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Sudirman Said mengatakan, pemberantasan mafia migas selalu berhenti di meja SBY. (Baca: Ini Penjelasan Sudirman Said Ihwal Kicauan SBY)

"Kami anggap pernyataan Sudirman Said terkesan menyerang dan memojokkan Pak SBY. Saya mengusulkan agar DPR melalui komisi terkait segera memanggil Menteri ESDM untuk dimintakan klarifikasinya terhadap pernyataan yang provokatif dan mengadu domba tersebut.” kata Eko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2015).

Eko menilai, apa yang dikatakan Sudirman Said sudah mengarah ke fitnah dan pencemaran nama baik. (Baca: Menteri ESDM: "Stake Holders" Tahu Persis Pengelolaan Migas Masa Lalu)

“Jangan sampai ini berkepanjangan, karena sangat menganggu apa yang disampaikan Sudirman Said ini. Apalagi pernyataan tersebut tidak di dasari fakta dan data yang akurat, melainkan hanya asal bicara," ujarnya.

Menurut Eko, pemberantasan mafia bukan hal yang mudah karena masalahnya sudah mengakar. Namun, kata dia, salah besar jika SBY disebut menghambat pemberantasan mafia migas. (Baca: Syarief Hasan: Sudirman Said Mendiskreditkan SBY)

Eko mengingatkan, pada era SBY, sempat dibentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Satgas tersebut bertugas memberantas para mafia dalam kejahatan dan penyimpangan dalam bentuk apapun, tidak hanya di bidang migas.

"Ini bukti bahwa SBY benar-benar serius agar semua mafia diberantas.” tegas Eko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com