Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: APBN Jangan Dihabiskan untuk Infrastruktur

Kompas.com - 14/05/2015, 00:29 WIB
Indra Akuntono

Penulis


SURABAYA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta Presiden Joko Widodo tidak menghabiskan APBN untuk pembangunan infrastruktur semata. Hal itu disampaikan SBY saat membacakan rekomendasi Kongres IV Demokrat, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (13/5/2015).

"Pembangunan infrastruktur memang amat penting, tetapi jangan sampai APBN terkuras hanya untuk biaya infrastruktur," kata SBY.

Ia menuturkan, biaya pembangunan infrastruktur harus berasal dari perpaduan antara anggaran pemerintah, anggaran BUMN dan kucuran dari swasta. Menurut SBY, harus ada jaminan anggaran yang cukup dari APBN dan APBD untuk peningkatan kesejahteraan dan program pengurangan kemiskinan.

Selain itu, Kongres IV Partai Demokrat juga meminta pemerintah menjaga dan menghidupkan kembali program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Demokrat memandang program tersebut sangat baik meski perlu dilakukan perbaikan karena sifatnya sebagai program induk.

"Partai Demokrat berharap pemerintah mengelola ekonomi nasional dengan sungguh-sungguh, menetapkan kebijakan yang tepat disertai dengan tindakan yang efektif, sehingga ekonomi tetap tumbuh serta kemiskinan dan pengangguran terus berkurang," ungkap Presiden keenam RI tersebut.

Dalam kesempatan itu, SBY juga mengapresiasi kekompakan peserta kongres yang satu suara mendukungnya menjadi ketua umum. Ia berjanji akan menjalankan mandat dengan sebaik-baiknya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com