Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bisa Gunakan Tiga Opsi Ini untuk Jaga Stabilitas Politik

Kompas.com - 09/05/2015, 19:15 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda menyebutkan ada tiga opsi bagi Presiden Joko Widodo untuk tetap menjaga stabilitas politik. Hal itu berkaitan dengan wacana perombakan anggota kabinet yang dikhawatirkan timbul karena adanya desakan dari kepentingan politik, bukan semata-mata karena evaluasi kinerja kementerian.

"Dalam kesehariannya Prsesiden berhadapan langsung dengan partai dan kepentingan koalisi di parlemen. Maka yang harus dijaga adalah stabilitas politik," ujar Hanta saat ditemui di Jakarta, Sabtu (9/5/2015).

Menurut Hanta, opsi pertama yang dapat dilakukan adalah opsi konfigurasi. Dengan opsi ini, Presiden membangun pola bipolar dua kekuatan, misalnya sama-sama menguasai Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Kata dia, opsi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Meski partai pendukung pemerintah semakin banyak, dan kebijakan dipermudah, tujuan pemerintah yang ingin dicapai belum tentu berhasil sesuai rencana.

Opsi berikutnya adalah pola tripolar, atau segitiga kekuasan. Pola yang sama pernah diterapkan oleh Presiden pertama RI Soekarno. Saat itu, Soekarno menguasai tiga kekuatan sekaligus, yaitu Presiden, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Angkatan Darat.

Strategi ini membuat kedudukan Presiden tetap dominan. "Dalam opsi ini, Presiden adalah penentu. Ketika yang satu tidak mendukung, Presiden bisa mencari dukungan yang lain," kata Hanta. Sementara opsi yang ketiga adalah multipolar.

Dalam opsi ini, Presiden tidak terpengaruh dengan kepentingan koalisi mana pun. Menurut Hanta, Presiden bisa membangun koalisi ad hoc, yang didirikan dengan memilih pembantunya berdasarkan isu per isu yang sedang ditangani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com