Politisi Golkar: "Reshuffle" Tak Cukup Berpatokan pada Bidang Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Muhammad Misbakhun mengatakan, wacana perombakan anggota kabinet dinilai tidak cukup jika hanya menggunakan satu bidang sebagai tolak ukur, yaitu bidang ekonomi. Evaluasi kinerja dan capaian kementerian sebaiknya meliputi semua bidang, seperti politik, hukum, dan kesejahteraan masyarakat.

"Diperlukan evaluasi yang komprehensif, tidak cukup hanya bidang ekonomi saja yang diperhatikan. Ini menjadi perlu untuk menjaga konstelasi politik tetap baik," ujar Misbakhun saat ditemui di Jakarta, Sabtu (9/5/2015).

Menurut Misbakhun, selama beberapa bulan sejak awal pemerintahan, beberapa kementerian memang menunjukkan kinerja yang kurang maksimal. Kebijakan beberapa kementerian dinilai tidak tepat.

Misalnya, menurut Misbakhun, kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam proses hukum partai Golkar dan PPP, yang malah menimbulkan permasalahan politik yang lebih besar. Selain itu, beberapa kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesejahteraan rakyat, belum bisa memenuhi kebutuhan rakyat secara merata.

"Pembagian bansos masih ada yang belum tepat sasaran. Belum lagi masalah keadilan, penegakan hukum. Rasa aman bagi masyarakat juga belum terpenuhi," kata dia.

Misbakhun mengakui bahwa kinerja kementerian di bidang ekonomi paling mendapat perhatian dalam wacana reshuffle. Ini disebabkan menurunnya tingkat perekonomian, berupa naiknya harga bahan pokok, serta dampak akibat melonjaknya nilai tukar dollar terhadap rupiah, belum mampu diatasi dengan baik.

"Tidak mudah melakukan konsolidasi. Presiden ganti Kapolri saja setengah mati, apalagi yang lainnya. Yang Presiden butuhkan saat ini adalah dukungan penuh semua stakeholder, pengusaha, dan pemerintah," kata Misbakhun.