Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Deputi Staf Kepresidenan: Jokowi Warisi Ekonomi yang Lambat

Kompas.com - 05/05/2015, 19:04 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Deputi III Staf Kepresidenan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, saat ini pemerintahan Joko Widodo tengah mengalami posisi yang sulit untuk menggairahkan perekonomian.

Data Biro Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 4,71 persen dianggap sudah diprediksi sebelumnya. Namun, pemerintah optimistis kondisi itu akan membaik pada kuartal berikutnya.

"Tanpa banyak orang tahu, Pak Jokowi mewarisi ekonomi yang lambat. Jadi, terbukti sudah usaha macam ini itu, tetapi anggaran belum terlalu efektif sehingga perlambatan jadi makin kelihatan," kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Selasa (5/5/2015).

Dia menjelaskan, Presiden Jokowi sebenarnya sudah mengetahui pertumbuhan ekonomi sedang melambat sejak dilantik sebagai orang nomor satu negeri ini. Namun, upaya mengembalikan kondisi perekonomian terhambat dengan belum cairnya dana dari APBN-P 2015.

"Maka, April-Mei, Presiden sering ke daerah yang dikejar adalah proyek infrastruktur, groundbreaking, dan lain-lain," kata Kepala Danareksa Research Institute itu.

Opsi mengejar target pertumbuhan ekonomi, lanjut dia, dilakukan dengan mengebut proyek infrastruktur. Purbaya menyebutkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat ini sudah ada dana Rp 92 triliun yang siap disalurkan ke masyarakat.

Hal lainnya yang dilakukan adalah menciptakan stabilitas sosial. Purbaya menilai, pada saat ekonomi lesu, pemerintah harus melindungi masyarakat kelas bawah sehingga disiapkan program kartu keluarga sejahtera dengan dana sebesar Rp 9,8 triliun untuk tahap awal.

"Ini diharapkan supaya tidak jatuh ke depan, penting untuk fondasi masyarakat supaya mereka tidak merasa susah. Kalau tenang, masyarakat tidak gampang protes di bawah. Jadi, pemerintah bisa menjalankan program tanpa kegaduhan sosio-politik," ucap Purbaya.

Dengan segala upaya yang dilakukan itu, Purbaya menuturkan investor akan melihat upaya yang dilakukan pemerintah sehingga mereka tidak memutuskan menarik kembali dananya. Namun, dia mengingatkan agar para menteri sungguh-sungguh menjalankan program yang sudah dicanangkan pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal I-2015 mengalami perlambatan. Berdasarkan tahun dasar konstan 2010, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2015 hanya mencapai 4,71 persen. Pada periode sama tahun lalu, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,14 persen (konstan 2010), atau 5,21 (konstan 2000).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Nasional
Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Nasional
Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Nasional
5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com