Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Media Sosial, Dukungan Eksekusi Mati Mengalir

Kompas.com - 01/05/2015, 00:21 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kelompok masyarakat menyatakan tidak setuju dengan pelaksanaan hukuman mati yang diterapkan pemerintah terhadap para pelaku kejahatan narkoba. Namun, pasca-eksekusi, masyarakat justru mulai membela tindakan pemerintah yang berupaya memerangi narkoba.

Hal ini terlihat di dalam salah satu akun media sosial Path milik Ayunda. Melalui akunnya, Ayunda me-repath gambar yang berisi tulisan dukungan terhadap pemerintah atas pelaksanaan eksekusi tersebut. Menurut gambar tersebut, negara besar seperti Amerika Serikat melakukan hal serupa terhadap pelaku narkoba, namun tak ada yang berani memprotes negara adidaya tersebut.

CEO Media Wave Yose Rizal mengatakan, munculnya dukungan ini lantaran masyarakat ereka melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh negara-negara besar dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketika banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dihukum gantung di Arab Saudi, tak ada satu pun yang berupaya untuk mengecam praktik hukum yang berlaku tersebut.

"Ketika itu lewat (eksekusi), Indonesia diberitakan secara tidak adil oleh negara-negara luar. Di mana itu Sekjen PBB (Ban Ki-moon), Amnesti Internasional saat TKI dan TKW dihukum mati. Apakah ada standar ganda?" kata Yose saat diskusi bertajuk 'Survei Politik Bermutu Dalam Pilkada Serentak 2015' di Jakarta, Rabu (30/4/2015).

Menurut dia, reaksi keras masyarakat dalam merespon sikap negara-negara asing adalah sesuatu yang wajar. Mereka membandingkan tindakan kejahatan yang dilakukan pengedar narkoba dengan TKI dan TKW yang notabene merupakan pahlawan devisa. Hampir setiap hari ada WNI yang menjadi korban kejahatan barang haram itu. Sehingga, para pengedar seharusnya telah sadar bahwa apa yang telah mereka lakukan  beresiko besar.

Yose menambahkan, aksi solidaritas dukungan terhadap pemerintah Indonesia tak hanya diberikan warganya. Gambar di akun Path milik Ayunda juga beredar di Singapura dan Malaysia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com