Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P: Ada Menteri yang Terlalu Banyak Pesan Sponsor

Kompas.com - 30/04/2015, 17:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mendorong Presiden Joko Widodo segera melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja. Hendrawan melihat selama lebih kurang enam bulan pemerintahan, banyak menteri di Kabinet Kerja yang belum bekerja secara optimal.

"Ada menteri yang sepak terjangnya seperti dikendalikan oleh konflik kepentingan atau terlalu banyak pesan sponsor sehingga langkah-langkahnya mau ikut Nawacita atau Trisakti agak kagok, gamang," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4/2015).

Hendrawan enggan menyebutkan secara spesifik menteri yang dia maksud. Namun, Hendrawan melihat banyak kinerja menteri yang tak optimal di bidang hukum dan ekonomi. Hal tersebut bisa dilihat dari berbagai masalah yang timbul, mulai dari konflik KPK-Polri hingga melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. (Baca: Tingkat Kepuasan Publik Rendah, Jokowi Disarankan "Reshuffle" Kabinet)

"Itu sebabnya kita minta Jokowi evaluasi komprehensif dan obyektif, artinya tak ada muatan yang sifatnya tendensius," ujarnya.

Hendrawan menambahkan, isu mengenai kinerja kabinet ini sudah turut dibicarakan di rapat internal PDI-P. Nantinya, hasil rapat itu akan diberikan ke Jokowi sebagai masukan. (Baca: "Jokowi sejak Awal Sadar Para Menterinya Bukan yang Terbaik")

"Ya, kami membicarakan itu, tapi tidak pakai acara rapat rencana reshuffle. Artinya, kita bicara kabinet, wajar dong sebagai partai pengusung," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com