Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembunuhan, Narkoba, Perkosaan dan Sihir Dominasi Kasus TKI di Luar Negeri

Kompas.com - 30/04/2015, 14:38 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid menyampaikan bahwa 228 tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri terancam hukuman mati. Rata-rata mereka dituduh melakukan pembunuhan, perkosaan, kejahatan narkotika, dan terkait sihir.

"Paling banyak Saudi dan Malaysia. Mereka rata-rata membunuh, perkosa, narkoba, dan sihir," kata Nusron di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (30/4/2015).

Lebih jauh mengenai sihir, Nusron menyampaikan bahwa para TKI kerap dituduh melakukan praktek tersebut karena budaya yang dibawa dari asal mereka. Di Arab Saudi, menurut Yusron, ancaman hukuman untuk praktek sihir adalah hukuman mati.

"Rata-rata TKI kan orang Jawa dan Madura, mereka kan suka bawa surat-surat doa dibungkus kain ibunya, itu dianggap sihir sama mereka, hukumannya mati. Banyak yang seperti itu," tutur Nusron.

Ia juga menyampaikan bahwa dari 228 TKI yang terancam hukuman mati, hanya 6 di antaranya yang terjerat kasus pembunuhan. Menurut Nusron, TKI yang terjerat kasus pembunuhan ini paling sulit untuk diselamatkan.

"Selama tidak membunuh, selama ini masih bisa diselamatkan. Enggak tahu setelah hukuman mati narkoba ya, saya belum bisa hitung," ujar dia.

BNP2TKI bersama dengan Kementerian Luar Negeri harus bekerjasa keras dengan meyakinkan pihak keluarga korban untuk memaafkan TKI yang membunuh. Jika tidak, pemerintah harus memikirkan opsi membantu membayarkan diyat atau pengganti kerugian apabila TKI yang membunuh tersebut tidak mampu membayarkan diyat.

"Dengan demikian mau tidak mau kita harus membantu advokasi pada pihak keluarga, yang ngongkosi bukan pemerintah, tetapi keluarga orang yang membunuh, tetapi rata-rata mereka miskin jadi pemerintah membantu memikirkan," tutur Nusron.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com