Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan DPR Bertanya, Apakah Masyarakat Setuju Gedung Baru DPR?

Kompas.com - 28/04/2015, 11:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, pembangunan gedung baru di Kompleks Parlemen, Senayan, akan disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Nantinya, setiap anggota akan diminta melakukan komunikasi dengan masyarakat yang ada di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing.

"Saya sampaikan sekarang ini kan masa reses semua anggota Dewan. Sebagian besar sudah di dapil. Pada saat di dapil, mereka diwajibkan untuk menjaring aspirasi konstituen. Sampaikan ini semua apakah mereka menyetujui," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/4/2015).

Politisi Partai Demokrat ini menjamin, nantinya semua aspirasi dari masyarakat itu akan ditampung dan dijadikan sebagai masukan, termasuk jika nantinya masyarakat menolak pembangunan gedung baru ini. (Baca: Politisi Gerindra: Pembangunan Gedung Baru DPR Jangan Jadi Proyek Akal-akalan)

"Kalau nanti masyarakat menolak, ya saya sampaikan di rapat. Ini persiapan perencanaan. Ayo semua kritisi berikan pengawasan melalui anggota Dewan, apalagi kalau mau maju lagi pada 2019," ujar politisi Partai Demokrat ini.

Kendati demikian, Agus yakin masyarakat akan mengerti tujuan di balik pembangunan gedung ini. Sebab, pembangunan gedung baru untuk perpustakaan, museum, dan pusat riset ini juga ditujukan untuk masyarakat. (Baca: Wapres Bantah Pembangunan Gedung Baru DPR Sudah Dianggarkan)

Terkait jumlah anggaran yang diperuntukkan untuk gedung baru ini, Agus mengaku belum bisa menentukan sekarang. Dia mengaku memang sudah ada anggaran yang dimasukkan ke APBN-P 2015. Namun, anggaran tersebut hanya untuk sosialisasi dan pembuatan TOR. Anggaran pembuatan gedung baru akan disusun pada 2016 mendatang.

"Mari sama-sama kita kontrol perencanaannya. Enggak tebak-tebak manggis," ujarnya.

Ketua DPR Setya Novanto sebelumnya mengatakan, Presiden Joko Widodo menyetujui rencana pembangunan gedung baru DPR RI. Hal itu disampaikannya saat menyampaikan pidato penutupan masa sidang III tahun sidang 2014-2015 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/4/2015).

Ia mengungkapkan, pembangunan gedung baru ini diharapkan akan menjadi ikon nasional dan memperkuat peran representasi DPR RI serta mendekatkan wakil rakyat dengan konstituennya. (Baca: Presiden Jokowi Setujui Pembangunan Gedung Baru DPR)

Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan bahwa Presiden tidak pernah memberikan persetujuan terhadap pembangunan gedung baru DPR.

Menurut dia, persetujuan yang diberikan hanya untuk pembuatan laboratorium dan museum di Gedung DPR yang sudah ada. (Baca: Menteri Yuddy: Presiden Jokowi Tak Pernah Setujui Pembangunan Gedung Baru DPR)


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com