Wapres Tegaskan Moratorium Penebangan Hutan Jalan Terus

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa Pemerintah akan melanjutkan kebijakan moratorium penebangan hutan alam dan lahan gambut. Kebijakan ini dilakukan sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011. Moratorium izin penebangan hutan alam ini kemudian diperpanjang pada 2013.

"Akan diteruskan, semua ambil kayu harus industrial forest, atau hutan industri. Sekarang enggak boleh lagi ambil dari alam, masih sama, pokoknya habis ya nanti ekstensi lagi," kata Kalla di Jakarta, Senin (27/4/2015) seusai memberikan sambutan dalam acara Tropical Landscapes Summit: A Global Investment Opportunity.

Kalla juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan, termasuk komitmen untuk menindak tegas para perusak hutan. Pemerintah meminta pengusaha yang ingin berinvestasi di Indonesia untuk memperhatikan kelestarian lingkungan.

"Siapa yang mau berinvestasi di Indonesia harus hijau. Seperti, katakanlah, kalau ingin membangun pembangkit listrik sekarang harus lebih banyak geothermal, kalau ingin publik harus sesuai dengan aturan, kalau ingin ekspolitasi mineral harus melalui smelter, bukan bagaimana tetapi harus," tutur Kalla.

Wapres berpendapat, bisnis yang ramah lingkungan merupakan tanggung jawab semua negara. Seiring dengan investasi dan perdagangan yang berkembang, setiap negara pasti memberikan kontribusi terhadap kerusakan lingkungan negara lain.

Jika demikian, maka penanam modal sedianya tidak lepas tangan setelah membayar lima dollar AS per hektar dan mengambil manfaat dari hutan Indonesia. Para investor tersebut harus membayar kembali dengan berkomitmen untuk menjalankan bisnis yang ramah lingkungan.

"Dunia luar juga harus menghormati bukan hanya kita yang menegakkan (hukum)" kata Kalla.

Sebelumnya muncul wacana bahwa Pemerintah mempertimbangkan pencabutan moratorium penebangan hutan. Pihak Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup mengakui bahwa penerimaan negara bukan pajak dari sektor kehutanan gagal memenuhi target dalam tiga tahun terakhir, atau setelah moratorium diberlakukan.