Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Xi Jinping Promosikan Lagi Jalur Sutera Abad 21

Kompas.com - 22/04/2015, 17:08 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Isu membuat jalur sutera abad 21 yang digagas China kembali disinggung dalam Konferensi Asia Afrika 2015. Presiden China Xi Jinping tak menyia-nyiakan waktu untuk bisa mempromosikan gagasan itu saat berpidato di hadapan kepala negara dan kepala pemerintahan Asia dan Afrika di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (22/4/2015). "

China akan bekerja sama dengan pihak mana pun untuk membangun mewujudkan sabuk jalur sutra abad ke-21 di sektor maritim," ujar Jinping dalam pidatonya.

Upaya untuk mewujudkan itu dilakukan dengan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan membuat Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). "Tujuannya adalah untuk membuat jalur sutera," kata Jinping.

Selain itu, Jinping menuturkan negaranya akan terus memprpomosikan kerja sama selatan-selatan dalam menjaga perdamaian, stabilitas di kawasan, dan mencapai kemakuran bersama.

"Saya juga akan mengumumkan bahwa dalam waktu lima tahun mendatang, China akan menawarkan bantuan pelatihan bagi 100.000 orang," kata Jinping.

Bantuan yang diberikan melalui pinjaman dari AIIB hingga bantuan pelatihan pekerja, disebut Jinping, adalah upaya semakin mempererat negaranya dengan negara-negara Asia atau pun Afrika lainnya.

"Kami akan terus memberikn bantuan kepada negara berkembang tanpa ada syarat politik apa pun," ujar Jinping.

Ide dibuatnya jalur sutera abad ke-21 ini sudah sejak lama dilontarkan Jinping.Presiden Xi Jinping bahkan memilih Indonesia sebagai tempat pertama dia melontarkan rencana menghidupkan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21, Oktober 2014.

Xi Jinping melontarkan inisiatif strategisnya untuk meningkatkan investasi dan kolaborasi dengan seluruh negara yang berkepentingan dengan peningkatan jalur laut. Inisiatif Tiongkok ini secara kebetulan juga sejalan dengan ambisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun tol laut. Jokowi menjadikan pembangunan kekuatan maritim dan pembangunan ekonomi berbasis maritim sebagai salah satu target kabinetnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com