BW Minta Pemerintah Segera Bentuk Pansel Pimpinan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif Bambang Widjojanto mengatakan, sebaiknya pemerintah segera membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK untuk periode berikutnya. Menurut Bambang, setidaknya ada tiga hal yang harus dimiliki panitia seleksi dan para calon pimpinan nanti.

"Dalam situasi sekarang ini secepatnya pansel dibentuk supaya kita bisa move on dan mulai memberantas korupsi dengan orang-orang yang baru lagi," ujar Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/4/2015).

Pertama, kata Bambang, profesionalitas pansel harus teruji. Anggota pansel calon pimpinan KPK harus memiliki pemahaman yang utuh terhadap isu antikorupsi.

"Kalau tidak paham utuh, maka antisipasi dia akan bermasalah," kata Bambang.

Selain itu, integritas anggota pansel juga harus diukur dengan baik. Jangan sampai anggota pansel yang bermasalah justru akan meloloskan orang-orang yang bermasalah juga menjadi pimpinan KPK.

"Orang yang sudah oke di awal tiba-tiba bermasalah di ujung, itu gimana kontrolnya? Harus ada panduan untuk profesionalitas dan integritas," ujar dia.

Terakhir, sebut Bambang, juga harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Mereka juga harus memilih pimpinan KPK yang mampu berkomunikasi berdasarkan hukum dan alat bukti, bukan sekadar ucapan kosong.

"Ternyata perlu untuk komunikasikan gagasan idenya supaya orang mau terlibat bersama-sama membangun gerakan antikorupsi," kata Bambang.

Masa jabatan pimpinan KPK jilid III akan berakhir pada Desember 2015. Saat ini, KPK dipimpin lima orang yang tiga diantaranya merupakan pimpinan sementara, yakni Taufiequrrachman Ruki, Johan Budi, dan Indriyanto Seno Adji.

Ketiganya mengisi kekosongan kursi pimpinan setelah dua pimpinan KPK, yakni Abraham Samad dan Bambang ditetapkan tersangka oleh Kepolisian. Sementara masa jabatan Busyro Muqoddas sudah habis pada Desember 2014.

DPR juga menunda proses seleksi Busyro dan Robby Arya Brata sebagai calon pimpinan KPK. Proses seleksi akan dilakukan bersamaan untuk mengisi empat kursi pimpinan lainnya.