Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Minta Suryadharma Sebut Siapa Saja Pegawai yang Pakai Kuota Haji

Kompas.com - 01/04/2015, 10:46 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi Komisi Pemberantasan Korupsi Priharsa Nugraha meminta mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali, untuk mengungkapkan siapa saja pegawai KPK yang menggunakan kuota haji 2012-2013.

Dalam sidang praperadilan, pihak Suryadharma menyebutkan ada enam pegawai KPK yang masuk ke dalam daftar sisa kuota calon jemaah haji 2012-2013.

"Sebaiknya disebutkan saja sekalian nama-namanya jika memang ada," ujar Priharsa melalui pesan singkat, Rabu (1/4/2015).

Priharsa mengatakan, sebaiknya pihak Suryadharma memperjelas tuduhannya terhadap KPK. Ia mempertanyakan bagaimana keenam pegawai tersebut diberangkatkan, secara perorangan atau atas nama lembaga.

"Apakah yang dimksud itu diberangkatkan gratis melalui sisa kuota atau bagaimana?" kata Priharsa.

Sebelumnya, kuasa hukum Suryadharma, Johnson Panjaitan menuding KPK turut menikmati kuota haji tahun 2012-2013. Dia menegaskan, memiliki bukti yang cukup kuat yang memperlihatkan keberadaan enam anggota KPK yang dimaksud.

Namun, Johnson enggan membeberkan siapa saja enam anggota KPK yang dimaksud. (baca: Pengacara Suryadharma Sebut Ada Enam Pegawai KPK yang Masuk Dalam Kuota Haji)

"Ada enam orang anggota KPK. Jadi bagaimana bisa KPK menyebut ada penzaliman terhadap jemaah haji, sementara KPK juga menikmatinya," kata Johnson.

Pernyataan kuasa hukum Suryadharma telah dibantah oleh Kepala Biro Hukum KPK Chatarina M Girsang. Menurut dia, jika memang Kementerian Agama memberikan penawaran untuk mengisi kuota jemaah calon haji, maka seharusnya ada penawaran resmi yang diterima KPK.

Namun, ia mengatakan, KPK selama ini tidak pernah menerima penawaran itu. (baca: KPK Bantah Ada Enam Pegawainya yang Ikut Kuota Calon Haji 2012/2013)

"Nanti kita lihat saja pembuktian yang diajukan. Tapi sepengetahuan kami, dari pegawai-pegawai KPK yang menunaikan ibadah hajinya sudah dari jauh-jauh hari, bahkan sebelum di KPK sudah mendaftar," ujar Chatarina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com