Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Akan Serahkan Data Pemilih Daerah Otonom Baru ke KPU

Kompas.com - 17/03/2015, 15:27 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri akan menyerahkan data-data kependudukan dan daftar peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data tersebut mencakup daftar pemilih di daerah otonom baru (DOB), yang akan mengikuti pilkada serentak pada Desember 2015.

"Data kependudukan itu perlu disesuaikan dengan beberapa DOB yang datanya baru dipisah dari induknya. Itu yang akan kita rapihkan dulu," ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Irman, saat ditemui seusai Rapat Koordinasi di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Menurut Irman, sebelum diserahkan kepada KPU, data DOB perlu untuk dicermati secara teliti. Pasalnya, data pemilih di DOB, seringkali masih ada yang tergabung dengan database induk, di kabupaten atau provinsi, sebelum dilakukan pemekaran wilayah.

Dalam rapat koordinasi itu, telah disepakati bahwa Kemendagri akan menyerahkan Daftar Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2), kepada KPU pada tanggal 12 April 2015. Sementara, Data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), akan diserahkan pada 3 Juni 2015.

Irman belum bisa memastikan apakah seluruh DOB akan mengikuti pemilihan kepala daerah pada gelombang pertama, yang dijadwalkan pada Desember 2015. Namun, ia memastikan bahwa yang akan mengikuti pilkada gelombang I adalah wilayah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada Juni 2016.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, diperkirakan ada 18 daerah otonom baru yang akan mengikuti pilkada gelombang I. Jumlah tersebut terdiri dari 1 provinsi dan 17 kabupaten/kota. Menurut dia, syarat DOB untuk bisa mengikuti pilkada, minimal setelah dua tahun sesudah daerah baru tersebut dibentuk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com