Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Barisan Relawan Jokowi Minta Menteri Yohana Diganti

Kompas.com - 11/03/2015, 20:41 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Barisan Relawan Jokowi for Presiden (Bara JP) mendesak Presiden Joko Widodo mengganti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise. Menteri asal Papua itu dianggap tak menunjukkan kinerja yang positif.

Ketua Srikandi Bara JP Vivi Evilia mengatakan, desakan pihaknya bukan tanpa alasan. Ada sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa Menteri Yohana nihil prestasi sejak dilantik Presiden Jokowi menjadi menteri di dalam Kabinet Kerja.

"Indikator pertama, Yohana terlalu banyak menghabiskan waktu ke Papua. Bahkan untuk menerima tamu saja di Papua," ujar Vivi dalam siaran pers, Rabu (11/3/2015).

"Selama bulan November-Februari, Yohana tidak kurang dari sepuluh kali ke Papua. Padahal, Indonesia ini bukan hanya Papua, dan Yohana itu bukan menteri urusan Papua," lanjut dia.

Indikator kedua, Menteri Yohana mengangkat sejumlah staf ahli dari kalangan keluarganya. Pada dasarnya, lanjut Vivi, pihaknya tidak soal jika prestasi para staf ahli itu baik. Namun, persoalannya yang terjadi adalah sebaliknya.

Bahkan, di kalangan pegawai Kementerian PPPA, situasi itu menjadi bahan olok-olok.

Sekretaris Jenderal Bara JP Carlin Siregar menambahkan, indikator ketiga yakni seringnya muncul keluhan dari sejumlah pihak tentang ketidakfokusan program Yohana di bidang perlindungan perempuan dan anak di Indonesia.

"Pernah satu kali dalam rapat di Menko PMK, pembahasannya masalah A, Yohana bicara Z. Yohana tampak tidak memahami topik bahasan, banyak pegawainya bilang bahwa Yohana tidak fokus," ujar Carlin.

Meski meminta Yohana diganti, lanjut Carlin, Bara JP menganggap bahwa keterwakilan sosok asal Papua dalam Kabinet Kerja harus tetap diperhatikan. Menurut dia, keterwakilan sosok Papua dalam kabinet adalah bukti bahwa Jokowi mengakomodasi segala kepentingan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com