Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menanamkan Kembali Pancasila di Setiap Peraturan Perundang-undangan

Kompas.com - 10/03/2015, 12:19 WIB
advertorial

Penulis


Jika menilik kembali sejarah bangsa Indonesia, Pancasila memiliki beberapa dimensi, yang salah satunya adalah dimensi normalitas. Dimensi ini artinya Pancasila mengandung nilai-nilai yang bersifat mengikat masyarakatnya yang berupa norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi atau ditaati yang sifatnya positif.

MPR sebagai rumah rakyat yang bertanggung jawab atas segala peraturan perundang-undangan mencoba merekomendasikan penggunaan Pancasila lewat Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Rekomendasi tersebut bukan tanpa proses, hasil tersebut merupakan solusi dari kajian aspirasi masyarakat Indonesia, sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. H. Bambang Sadono SH. MH – Kepala Badan Pengkajian MPR RI, pada Dialog Pilar Negara yang bertempat di Gedung Nusantara IV MPR RI pada Senin (9/3/2015) lalu.

Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia berhasil memberikan rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik masa jabatan 2009-2014 sebagai berikut:

Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan UUD 1945 tetap berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Pembukaan UUD 1945, mempertahankan bentuk negara kesatuan, sistem pemerintahan presidensil dan melakukan perubahan dengan cara adendum.

Setidaknya ada tiga kelompok yang mempunyai pandangan soal sistem tata negara Indonesia saat ini. Pertama, ada aspirasi yang menganggap bahwa UUD 1945 perlu disempurnakan agar sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat. Kedua, adanya aspirasi yang menganggap jika perubahan UUD 1945 tidak dilakukan saat ini karena baru saja diubah dan belum sepenuhnya dilaksanakan. Ketiga, adanya aspirasi yang tidak setuju sama sekali terhadap usulan perubahan UUD 1945.

Melakukan reformasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara.

MPR sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan tertinggi akan memandu kesesuaian penyelenggaraan negara dan tujuan negara dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika. MPR akan memberikan arahan pembangunan nasional kepada pemerintah dan lembaga negara lainnya.

Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dengan membentuk lembaga kepada semua tingkat pendidikan nasional agar terbentuk karakter bangsa.

Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika saat ini telah mengalami pergeseran oleh fundamentalisme, seperti individualisme, liberalisme, pasar, agama, pragmatisme dan hedonisme. Sehingga, MPR merasa perlu untuk mendorong kembali menanamkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ke dalam kurikulum pendidikan nasional.

Membentuk lembaga yang akan mengkaji sistem tata negara, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

MPR akan membentuk Lembaga Kajian Konstitusi yang kinerjanya akan menyerap aspirasi masyarakat, mengimplementasikanya dan mendukung MPR. Lembaga Kajian Konstitusi ini terdiri dari para pakar, tokoh nasional, mantan anggota MPR yang berkompeten dan memiliki pengalaman dalam bidang tata negara.

Adanya akuntabilitas publik lembaga negara saat melaksanakan tugas konstitusional melalui laporan kerja dalam Sidang Tahunan MPR RI.

MPR akan menjadi petugas yang akan memantau setiap kinerja lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sehingga sesuai dengan amanat rakyat. Lembaga tersebut akan diawasi apakah kinerjanya juga sudah sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menata kembali sistem peraturan undang-undang sehingga sesuai dengan Pancasila sebagai dasar hukum negara.

MPR akan melakukan penataan ulang setiap undang-undang agar sesuai dengan Pancasila yang notabenenya adalah cita hukum (rechtside) yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Hal tersebut mengacu pada Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila sebagai segala sumber hukum negara.

Perkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

Sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, MPR memiliki konsekuensi yuridis. Pertama, soal lembaga negara yang berwenang untuk memutuskan apabila terjadi pertentangan antara undang-undang dengan Ketetapan MPR atau Ketetapan MPR tang bertentangan dengan UUD 1945. Kedua, MPR berwenang untuk kembali membentuk Ketetapan MPR yang bersifat mengatur keluar (regelling). Terakhir, mengevaluasi Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih berlaku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com