Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras: Jokowi Jangan Jadikan Tim Sembilan "Mesin Pencuci Debu"

Kompas.com - 04/03/2015, 21:24 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Kontras Haris Azhar meminta Tim Independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo untuk menangani kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri, terus melaksanakan tugasnya. Menurut Haris, kisruh KPK-Polri belum selesai.

"Kami keberatan jika Tim Sembilan hanya dijadikan alat, mesin pencuci debu bagi Jokowi untuk menyelamatkan dia dari kasus Budi Gunawan," kata Haris usai bertemu sejumlah anggota Tim Independen atau Tim Sembilan, di Kantor Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu, di Jakarta, Rabu (4/3/2015).

Tim Sembilan yang turut dalam pertemuan dengan para aktivis ini adalah Jimly Asshidiqie, Hikmahanto Juwana, Erry Ryana Hardjapamekas, Tumpak Hatorangan Panggabean, dan Bambang Widodo Umar. Ada pun, Haris datang bersama sejumlah pegiat antikorupsi lainnya, seperti aktivis Lingkar Madani Ray Rangkuti, aktibis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Bahrain, dan tokoh lintas agama Benny Susetyo.

Haris menilai, langkah Jokowi yang membatalkan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri, tidak serta merta menyelesaikan masalah. Kasus yang menjerat Pimpinan KPK, yang erat hubungannya dengan penetapan Budi sebagai tersangka oleh KPK, menurut Haris, masih terus berjalan.

"KPK saat ini masih dilemahkan, dikriminalisasikan, dan koruptor tertawa-tawa," kata Haris.

Ia juga menyesalkan keputusan Jokowi menunjuk Taufiqurachman Ruki sebagai Plt Ketua KPK. Keputusan yang diambil Ruki dengan melimpahkan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung serta mengaku kalah oleh putusan praperadilan Budi juga meresahkan.

"Kami resah dengan keputusan itu," ucap Haris.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com