Jokowi Diyakini Tak Baca Surat Permohonan Grasi Para Terpidana Mati

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo dinilai tidak mempertimbangkan aspek-aspek lain dalam menolak permohonan grasi yang diajukan para terpidana mati. Jokowi dianggap mengabaikan tanggung jawab dalam mengambil keputusan yang melibatkan nyawa seseorang.

"Saya yakin surat permohonan grasi tidak dibaca, tidak dipelajari. Padahal, masing-masing kasus punya pertimbangan berbeda. Presiden adalah otoritas yang menentukan grasi. Itu mengandung tanggung jawab untuk melihat kasus per kasus," ujar Ketua Setara Institute Hendardi dalam konferensi pers di Kantor Setara, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2015).

Hendardi mengatakan, setidaknya ada beberapa alasan mengapa seharusnya Presiden tidak sekadar berpegang pada putusan pengadilan, khususnya mengenai hukuman mati.

Pertama, kata dia, akan selalu ada kemungkinan seorang hakim salah dalam pengambilan putusan. Menurut Hendardi, dalam suatu sistem pemerintahan yang korup, sangat dimungkinkan terjadi kesalahan dalam proses hukum.

Menurut dia, dengan adanya permohonan grasi, fungsi koreksi oleh Presiden dapat dilakukan.

Kemudian, menurut Hendardi, Presiden sebaiknya mengutamakan prisnsip bahwa setiap orang selalu bisa memperbaiki diri. Ia mencontohkan, selama berada di tahanan, beberapa terpidana ternyata dapat berubah menjadi orang yang lebih baik, bahkan berguna bagi lingkungannya.

Selain itu, Presiden juga perlu memperhatikan hak-hak sipil yang melekat pada diri setiap orang. Misalnya, eksekusi mati tidak dapat dilakukan terhadap orang yang mengalami gangguan kejiwaan, wanita hamil, dan anak di bawah umur.

"Tidak bisa menolak grasi secara gelondongan. Grasi ini menyangkut nasib orang per orang. Selama Presiden tidak buta, dia harus mempelajari masing-masing kasus," kata Hendardi.

Pemerintah akan mengeksekusi mati 10 terpidana dalam waktu dekat. Sembilan terpidana mati terkait kasus narkoba sudah dipindahkan ke Nusakambangan, Cilacap. Sebelumnya, enam terpidana juga sudah dieksekusi mati.

Jokowi berkali-kali menyampaikan bahwa penolakan permohonan grasi lantaran ancaman narkoba bagi generasi muda Indonesia. (Baca: Jokowi: "Gimana" Mau Beri Ampunan, Setahun 18.000 Orang Meninggal karena Narkoba)