Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: KNPI Jangan Hanya Pikirkan Politik

Kompas.com - 26/02/2015, 11:49 WIB

JAYAPURA, KOMPAS.com- Wakil Presiden Jusuf Kalla minta agar ketua umum dan anggota Kongres Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) untuk tidak hanya memikirkan politik seperti ingin menjadi anggota DPR atau DPRD. Menurut JK, hal itu justru berpotensi menimbulkan perpecahan antarpengurus.

"Saya berharap agar KNPI tak lagi memikirkan keinginan duduk di kursi politik, tapi hendaknya menjadi profesional," kata JK saat menjadi pembicara kunci dalam Kongres Pemuda/Kongres Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) XIV, di Jayapura, Papua, Kamis (26/2/2015), seperti dikutip Antara.

Hadir dalam acara itu antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edy Purdjianto, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Gubernur Papua Lukas Enembe, serta Ketua Umum KNPI Taufan E. Rotorasiko.

Wapres mengatakan, jika KNPI berkiblat ke salah satu ormas, partai politik, suku, agama, ras dan adat istiadat, maka justru akan memicu terjadinya konflik yang pada akhirnya bisa menimbulkan perpecahan.

Padahal, kata JK, KNPI seharusnya bisa menghimpun seluruh pemuda di Indonesia agar dapat bersatu dan memikirkan kemajuan bagi bangsa dan negara secara bersam-sama.

"Memang memikirkan politik itu penting, tapi akan lebih bagus kalau KNPI bisa menciptakan profesional dan wirausaha yang handal," katanya.

Wapres menambahkan, supaya KNPI dicintai masyarakat dan pemuda, hendaknya sudah mulai mengalihkan pikiran bagaimana memajukan bangsa dan negara dengan menciptakan profesional handal berbagai bidang usaha.

Profesional dan wirausaha muda, dinilai JK sangat penting bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi yang saat ini dihadapi terutama menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

"Kita butuh profesional berbagai bidang seperti petani, insinyur hingga seniman muda untuk bangsa ini," kata wapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com