Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Hatta Rajasa Orang Kelima Terpopuler di Indonesia"

Kompas.com - 24/02/2015, 20:06 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Amanat Nasional Tjatur Sapto Edy yakin partainya akan meraih suara signifikan pada Pemilu 2019 mendatang jika tetap dipimpin oleh Hatta Rajasa. Menurut dia, popularitas Hatta yang tinggi pada hasil Pemilu Presiden 2014 lalu akan berdampak cukup besar terhadap raihan suara PAN.

"Pak Hatta itu sekarang orang kelima terpopuler se-Indonesia," kata Tjatur di Jakarta, Selasa (24/2/2015).

Menurut Tjatur, orang pertama yang paling populer adalah Presiden Joko Widodo. Orang terpopuler kedua adalah saingan Jokowi pada pilpres lalu, yang berpasangan dengan Hatta, yakni Prabowo Subianto. Orang terpopuler ketiga adalah mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Di urutan keempat ada Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Kita butuh pimpinan partai yang bisa mengambil hati rakyat dan itu harus dilakukan oleh pimpinan yang sangat populer," ujar Ketua Fraksi PAN di DPR ini.

Terlebih lagi, lanjut Tjatur, pada Pemilu 2019 mendatang, pileg dan pilpres akan diadakan secara serentak. Kemungkinan besar, sistemnya juga akan menggunakan sistem proporsional tertutup karena semua fraksi di DPR sudah menggelontorkan wacana itu.

"Lagi-lagi untuk menghadapi semua itu, partai harus dipimpin oleh orang populer. Pilihan rasionalnya begitu," ucapnya.

Terlepas dari popularitasnya, Tjatur juga menilai bahwa Hatta sudah banyak membawa prestasi bagi PAN. Salah satu yang paling signifikan adalah raihan suara PAN di Pileg 2014 lalu yang naik 53 persen, dari 2,6 juta suara menjadi 9,5 juta suara.

"Itu perolehan suara tertinggi sepanjang sejarah partai," ucapnya.

Seperti diketahui, salah satu agenda dari Kongres PAN yang rencananya akan dilangsungkan di Bali pada 28 Februari-3 Maret adalah pemilihan ketua umum baru. Hatta yang berniat maju kembali sebagai ketua umum akan ditantang oleh Zulkifli Hasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com