Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Akan Gelar Rapat Bahas Pembatalan Pelantikan Budi Gunawan

Kompas.com - 23/02/2015, 12:06 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan bahwa DPR RI akan menggelar rapat konsultasi untuk membahas Keputusan Presiden Joko Widodo mengenai pencalonan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kepala Polri. Rapat akan digelar untuk memastikan waktu uji kelayakan dan kepatutan Badrodin sebagai calon Kapolri.

"Kalau memang urgent nanti akan diawali rapat konsultsi, pimpinan DPR akan undang pimpinan fraksi untuk konsultasi," kata Taufik, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2015).

Saat ditanya mengenai batas waktu 20 hari bagi DPR untuk menjawab surat Presiden, Taufik belum dapat memastikannya. Menurut Taufik, perlu ada kesamaan pemahaman terkait batas waktu maksimal DPR untuk menjawab surat presiden terkait calon Kapolri.

Politisi Partai Amanat Nasional itu menambahkan, proses pergantian Kapolri yang berlarut-larut seperti saat ini baru pertama kalinya terjadi. Presiden memutuskan untuk membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, meskipun mantan ajudan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri tersebut telah disetujui DPR untuk memimpin Polri.

Untuk menciptakan ketenangan dan memenuhi kebutuhan Polri terkait kepemimpinan definitif, Presiden memutuskan mengajukan calon baru kepala Polri, yakni Badrodin Haiti, yang kini menjabat Wakapolri.

"Nanti kami akan Rapat pimpinan, pelajari sama-sama. Terkait aspek prosedural, nanti akan kita diskusikan bersama-sama," ucap Taufik.

DPR saat ini tengah masuk masa reses hingga Maret mendatang. Beberapa politisi sudah menyampaikan penolakan terhadap keputusan Presiden membatalkan pelantikan Budi Gunawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com