Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Chappy Hakim: Pasca Liberalisasi, Kita Hadapi "The Amburadulness" Penerbangan

Kompas.com - 21/02/2015, 10:33 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat penerbangan Marsekal (Purn) Chappy Hakim mengatakan, Indonesia pernah mengalami masa kejayaan di dunia penerbangan pada masa awal kemerdekaan.

Namun, pasca reformasi, di mana pemerintah membuka secara lebar pintu masuk bagi pengusaha penerbangan untuk menanamkan modal, dunia penerbangan Indonesia justru mengalami degradasi kualitas.

"Tahun 1999-2000-an menjadi awal liberalisasi penerbangan dan menjadi awal kemajuan penerbangan. Tetapi hasil dari kemajuan penerbangan itu justru menimbulkan apa yang kita sebut sebagai 'the amburadulness' dunia penerbangan," kata Chappy dalam diskusi SmartFM bertajuk 'Ayo Benahi Transportasi Udara' di Jakarta, Sabtu (21/2/2015).

Chappy bercerita, sekitar tahun 1960-an, Presiden Soekarno saat itu memerintahkan Panglima TNI untuk membangun transportasi udara untuk menjangkau wilayah terisolasi. Luasnya wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan menjadi persoalan utama yang ditangani pemerintah saat itu.

"Merpati Air yang merupakan perusahaan BUMN di bidang penerbangan bertugas untuk menghubungkan wilayah terpencil. Itu merupakan cikal perintah Presiden Soekarno kepada TNI untuk menjaga wilayah NKRI," katanya.

Sementara, di sisi lain, pemerintah juga membangun maskapai Garuda Indonesia sebagai moda transportasi udara yang menjangkau wilayah yang mudah terjangkau. Garuda Indonesia saat itu juga didapuk sebagai ambasador penerbangan dalam negeri.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara itu mengatakan, ketika liberalisasi penerbangan terjadi, dunia penerbanagn semakin berkembang. Pertumbuhan maskapai tentu memicu pertumbuhan penumpang pesawat.

Sebab, masing-masing maskapai akan berlomba-lomba memberikan penawaran agar penumpang tertarik. "Orang-orang mulai bikin maskapai, beli pesawat atau sewa pesawat. Membangun usaha penerbangan saat itu menjadi sebuah privilege tersendiri," katanya.

Chappy menambahkan, pertumbuhan penerbangan ini justru tidak didukung dengan peningkatan kualitas penerbangan itu sendiri, mulai dari kelayakan pesawat hingga pelayanan terhadap penumpang. Bahkan, kata dia, dari segi infrastruktur pun dunia penebangan Indonesia semakin parah.

"Infrastruktur kurang, pelayanan kurang. Kita ini selalu senang bekerja tanpa rencana yang akibatnya membuat banyak delay seperti kemarin. Bahkan Bandara Soekarno-Hatta yang kapasitasnya hanya untuk sekitar 22 ribu penumpang per hari, sekarang 60 ribu penumpang per hari. Akibatnya turun dari pesawat saja susah karena pesawat harus antre," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com