Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

GP Ansor: Presiden Selamatkan KPK, Polri, dan Bangsa

Kompas.com - 19/02/2015, 11:21 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo terkait suksesi pimpinan Polri dan penyelamatan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menilai keputusan tersebut sudah berdasarkan pertimbangan matang dan atas kepentingan yang lebih besar untuk bangsa.

"Presiden Jokowi sudah mengambil keputusan terbaik. Kita harus junjung tinggi dan hormati. Ini keputusan terbaik dan kita berharap tidak ada gesekan lagi," kata Nusron saat membuka Kursus Banser Pimpinan (Susbanpim) Angkatan ke-II di Balai Diklat Tenaga Kerja Indonesia-Korea, Jakarta, (Rabu (18/2/2015) malam.

Susbanpim merupakan jenjang kaderisasi pimpinan banser bagi para perwira menengah sebagai salah satu persyaratan untuk naik pangkat menjadi perwira tinggi di lingkungan banser Ansor.

Nusron mengatakan, keputusan Jokowi kemarin juga memberikan pesan agar semua pihak semakin dewasa dalam menjalin komunikasi antarlembaga, khususnya lembaga penegakan hukum. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) itu juga menyampaikan apresiasi karena semua pihak, baik Polri maupun KPK, diselamatkan oleh keputusan tersebut.

"KPK secara kelembagaan selamat. Polri aman dan merasa dihormati dan bangsa Indonesia juga puas dan nyaman dengan keputusan ini. Semoga tidak ada kriminalisasi lagi," ujarnya.

Dalam pernyataan resmi di Istana Merdeka, Rabu siang kemarin, Presiden Jokowi memutuskan untuk membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Jokowi kemudian menunjuk Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti sebagai calon tunggal kepala Polri untuk diajukan persetujuannya ke DPR.

Selain itu, Presiden juga memberhentikan sementara dua pimpinan KPK yang berstatus tersangka, yakni Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. Sebagai langkah penyelamatan terhadap KPK, Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menunjuk tiga pimpinan sementara KPK, yakni Johan Budi SP, Taufiequrahman Ruki, dan Indriyanto Seno Adji.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com