Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ketika Perempuan Turun ke Jalan, Berarti Korupsi Sudah Jadi Momok Luar Biasa"

Kompas.com - 10/02/2015, 16:38 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekelompok aktivis perempuan yang menamakan diri mereka Perempuan Indonesia Antikorupsi menyatakan rela turun ke jalan untuk mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi. Juru bicara kelompok itu, Ririn Sefsani, menganggap korupsi adalah momok bagi bangsa.

Bahkan, kelompok tersebut sampai rela meninggalkan rutinitasnya demi melakukan aksi dukungan atas upaya pemberantasan korupsi.

"Ketika perempuan sudah keluar dari kehidupannya, meninggalkan pekerjaannya untuk turun ke jalan untuk teriak antikorupsi, berarti korupsi sudah jadi momok luar biasa," kata Ririn saat berorasi di depan Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/2/2015).

Kelompok itu, kata Riris, juga menuntut agar Presiden Joko Widodo segera "membuka mata" dan bertindak tegas atas upaya pelemahan KPK oleh sejumlah pihak. Oleh karena itu, mereka sebagai perwakilan perempuan Indonesia di semua generasi dan semua profesi meminta Jokowi memenuhi komitmennya memberantas korupsi. (Baca: "Cukup, Jokowi! Bertindak dan Berantaslah Korupsi Sekarang")

"Kami yang juga adalah ibumu, adikmu, saudarimu, anakmu, tetanggamu, sahabatmu, simbahmu, gurumu, rakyatmu, kami perintahkan Bapak Presiden untuk bertindak dan berantas korupsi sekarang," kata Ririn.

Ririn mengatakan, kelompok ini pun membuat petisi di situs change.org/9gebrakan yang saat ini telah mencapai 5.000 tanda tangan. Setelah ini, kata Ririn, pihaknya akan terus menggalang dukungan untuk KPK ke seluruh daerah. Bahkan, mereka juga akan menggelar aksi serupa di Istana Kepresidenan dan menyampaikan langsung desakan mereka kepada Jokowi.

Adapun sembilan desakan mereka ialah sebagai berikut:
1. Cukup KPK dilemahkan
2. Cukup pembusukan institusi hukum
3. Cukup koruptor kebal hukum
4. Cukup angkat pejabat korup
5. Cukup kongkalikong dan transaksi politik kotor
6. Cukup "rekening gendut"
7. Cukup foya-foya dengan uang rakyat
8. Cukup wariskan budaya korupsi
9. Cukup pembiaran perampasan sumber daya alam

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com