Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/02/2015, 10:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com
- Desakan publik agar Presiden Joko Widodo segera mengambil keputusan terkait pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengambil langkah penyelesaian konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI, terus bergulir. Tak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri dan dunia maya.

Hiruk pikuk yang berjalan hampir sebulan ini dianggap sangat menguras energi seluruh elemen bangsa. Jokowi diingatkan bahwa masih banyak urusan lain yang harus menjadi perhatian.

"Sesuatu yg simple ga usah dibikin ruwet pak @jokowi_do2 tugas lain msh banyak yg numpuk #SaveKPK #Polri," demikian tulis akun Twitter @hadian_k, Senin (9/2/2015) pagi.

Presiden Jokowi berjanji akan menyampaikan keputusannya pada pekan ini. Sebelumnya, ia beralasan, masih menunggu putusan PN Jakarta Selatan terkait gugatan praperadilan yang diajukan Budi Gunawan terhadap penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. Lamanya pengambilan keputusan oleh Jokowi pun dipertanyakan.

"Pak Presiden, apa yg Bpk tunggu? Rakyat nyaris tak sabar mnunggu Bpk segera menyelamatkan KPK dan POLRI, menegaskan komitmen mlawan korupsi," demikian A. Mustofa Bisri melalui akunnya @gusmugusmu.

Sementara itu, dari Melbourne, warga negara Indonesia yang tergabung dalam Komunitas Peduli Indonesia juga menyatakan keprihatinannya atas kondisi yang terjadi di Tanah Air. Sebagai wujud keprihatinan, mereka menggelar aksi di Federation Square, Melbourne, Sabtu (7/2/2015) lalu. Dalam aksinya, mereka meminta Presiden Jokowi segera mengambil sikap. Sejumlah aspirasi disuarakan melalui poster-poster bertuliskan "Save KPK-Polri", "Bersihkan Polri", dan "Wake Up Jokowi".

"Kami mendukung Presiden Joko Widodo untuk menghentikan segala upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dan untuk menguatkan KPK dalam pemberantasan korupsi," demikian perwakilan Komunitas Peduli Indonesia, Sri Wiyanti, dalam rilis yang diterima Kompas.com.

Mereka juga mendukung Jokowi untuk mewujudkan kepemimpinan Polri yang bersih dari praktik korupsi dan mewujudkan platform dan peta jalan (road map) yang jelas untuk menjadikan Polri sebagai garda terdepan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Kami juga mendukung masyarakat sipil untuk terus menerus mengawasi proses demokratisasi melalui aksi kolektif mengawal pemberantasan korupsi," kata Sri Wiyanti.

Sebelumnya, di sejumlah daerah di Tanah Air, aksi-aksi menuntut Presiden Jokowi segera mencari solusi penyelesaian konflik KPK-Polri juga marak digelar. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com