Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Widjojanto dan Ahok Akan Deklarasikan Gerakan #BerjamaahLawanKorupsi

Kompas.com - 08/02/2015, 13:56 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh akan melakukan deklarasi gerakan #BerjamaahLawanKorupsi di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (8/2/2015) siang ini. Gerakan deklarasi gerakan anti-korupsi ini diprakarsai oleh Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tokoh-tokoh yang akan hadir yakni Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Deputi Pencegahan KPK Johan Budi, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan aktivis ICW seperti Ade Irawan.

Deklarasi gerakan #BerjamaahLawanKorupsi ini sebagai langkah untuk menyelamatkan Indonesia dari perilaku korup yang terjadi di negeri ini.

Dengan mengangkat tema "Save Kemerdekaan dan Kesejahteraan Rakyat Indonesia", para pemuda Muhammadiyah tampak memadati areal parkir PP Muhammadiyah tempat dilakukannya acara. Mereka memakai kaos warna merah dengan tulisan "Berjamaah Lawan Korupsi".

Belakangan ini muncul gerakan masyarakat anti-korupsi setelah adanya perseteruan antara KPK dan Polri pasca penetapan tersangka calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan oleh KPK dan Bambang Widjojanto oleh Mabes Polri.

Dalam acara ini, akan dilakukan pula sajian musik bertemakan perang terhadap korupsi dan juga peluncuran Madrasah Anti Korupsi.

Dari semua tokoh yang diundang, baru terlihat Bambang Widjojanto yang hadir di lokasi acara bersama anak bungsunya, Muhammad Yattaqi (10). Selain itu, ada pula Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Ansar Simanjuntak dan kuasa hukum Bambang yang juga aktivis anti-korupsi, Usman Hamid.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Nasional
Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com