Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Tjahjo Kumolo Dukung Kenaikan Pangkat Budi Waseso

Kompas.com - 05/02/2015, 16:32 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com 
 Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai tepat bahwa Budi Waseso diangkat menjadi jenderal bintang tiga setelah dilantik sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Menurut Tjahjo, Budi adalah sosok yang tepat untuk menduduki jabatan tinggi di kepolisian.

"Dia sosok yang tepat, sudah melewati berbagai proses sampai ke jenjang bintang tiga, dan dia liting (angkatan) 1985. Saya kira sudah waktunya proses regenerasi yang cepat dalam tubuh Polri dalam rangka reformasi total," kata Tjahjo di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (4/2/2015).

Ia juga mengucapkan selamat atas kenaikan pangkat Budi Waseso menjadi komisaris jenderal tersebut. Mengenai calon kepala Kepolisian RI, ia menilai ada peluang jika jenderal bintang tiga ataupun bintang dua kepolisian masuk bursa pencalonan Kapolri.

Menurut Tjahjo, Presiden bisa mengangkat siapa pun yang dipercayainya menjadi Kapolri, termasuk jika harus mempercepat kenaikan pangkat calon yang diinginkan Presiden tersebut. Tjahjo mencontohkan mantan Kepala Kepolisian RI Jenderal (Purn) Timur Pradopo yang mengalami kenaikan pangkat dua kali dalam waktu singkat sebelum ditunjuk Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kapolri.

"Saya kira yang namanya panglima tertinggi TNI adalah presiden, termasuk Kapolri itu punya hak walaupun secara hierarki itu menunjuk bintang satu dipercepat itu enggak ada masalah karena apa pun itu hak presiden," ucap Tjahjo.

Terkait pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri pengganti Jenderal (Pol) Sutarman, Tjahjo mengaku belum tahu apakah Presiden Joko Widodo akan melantik Budi Gunawan atau tidak. Ia menilai jalan keluar dari kisruh pencalonan Kapolri yang ditetapkan sebagai tersangka itu hanya tinggal menunggu waktu.

Presiden, kata Tjahjo, tentu punya pertimbangan yang melatarbelakangi setiap keputusan yang ditetapkannya.

"Tentunya semua keputusan mencermati setiap gelagat, membawa dinamika yang ada," kata dia.

Meskipun demikian, Tjahjo mengatakan bahwa Kemendagri akan mendukung apa pun keputusan Presiden. Sebagai Mendagri, dia bertanggung jawab memberikan informasi dan mengerahkan semua kepala daerah untuk menjaga marwah kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga penegak hukum.

"Kita harus obyektif, makanya Bapak Presiden mencermati masalah ini, bukan masalah politik di belakangnya, tapi berangkat daripada masalah obyektivitas hukum," tutur Tjahjo.

Adapun nama Budi Waseso masuk dalam calon kepala Kepolisian RI yang diajukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Kompolnas mengatakan bahwa Presiden tidak akan melantik Budi Gunawan sebagai tersangka. Selain Budi Waseso, nama lain yang diajukan Kompolnas sebagai calon kapolri baru adalah Komjen Badrodin Haiti (Wakapolri), Komjen Dwi Priyatno (Irwasum), dan Komjen Putut Bayu Seno (Kabaharkam). (Baca: Komjen Budi Waseso Diajukan Kompolnas Jadi Calon Kapolri)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com