Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pihak Bareskrim Bantah Usir Pengacara Bambang Widjojanto

Kompas.com - 05/02/2015, 11:45 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sejumlah kuasa hukum Bambang Widjojanto mengaku diusir penyidik Bareskrim Polri dalam pemeriksaan pada 3 Februari 2015. Penyidik memiliki persepsi lain atas insiden tersebut.

Kepala Subdirektorat IV Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Komisaris Besar Daniel Bolly Tifaona membantah ada pengusiran. Ia menyayangkan pernyataan pengacara Bambang. (Baca: Kuasa Hukum BW Sempat Diusir Penyidik Bareskrim Polri)

"Tidak ada intimidasi, pengusiran, tidak benar itu pengacaranya," ujar Daniel saat berbincang santai dengan wartawan di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/2/2015) dini hari.

Menurut Daniel, saat pemeriksaan Bambang, sebanyak 20 pengacara memaksa masuk ke ruangan penyidikan. Menurut penyidik, permintaan tersebut tidak mungkin dikabulkan. Pasalnya, ruangan penyidikan tidak terlalu luas. Terlebih lagi, bersamaan dengan pemeriksaan Bambang, penyidik juga memeriksa tersangka lain.

"Saya lagi makan, di luar ada ribut-ribut begitu, ya saya datang. Pengacaranya bicara dengan nada tinggi, ya saya sebagai yang 'punya rumah' tetap enggak bisa dong," ujar Daniel.

Daniel menambahkan, dalam KUHAP disebutkan bahwa kuasa hukum sama sekali tidak boleh berbicara saat pemeriksaan. Ia mempertanyakan banyaknya jumlah pengacara yang ikut mendampingi. Ia lalu membandingkan pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi yang hanya boleh didampingi satu pengacara.

"Yang kita sidik itu orang hukum, ya hukum yang kita tegakkan. Tidak ada satu undang-undang pun yang bilang 20 20-nya harus masuk," ujar Daniel.

Namun, Daniel tak akan melakukan tindakan hukum terkait masalah tersebut. Dia tidak mau insiden-insiden serupa mengganggu jalannya penyidikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com