Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Pernah Bertemu Abraham Samad, Ini Penjelasan Andi Widjajanto

Kompas.com - 04/02/2015, 22:16 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Andi Widjajanto enggan memberikan pernyataan untuk mengklarifikasi informasi Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebutkan bahwa Ketua KPK Abraham Samad juga pernah menemuinya saat Pemilu Presiden 2014 lalu. Andi mengatakan, ia akan memberikan klarifikasi jika diminta oleh pihak yang berwenang, seperti Komite Etik KPK. (Baca: Hasto Sebut Abraham Samad Juga Temui Andi Widjajanto dan Hendropriyono)

"Saya sudah sampaikan, jika KPK membentuk Komite Etik misalnya, dan membutuhkan klarifikasi dari saya, maka saya akan bersedia memberikan klarifikasi," ujar Andi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2015).

Andi, yang saat pilpres lalu menjadi Deputi Tim Transisi, mengaku memang menjadi bagian dari tim yang membantu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk menyaring nama-nama kandidat calon wakil presiden bagi Joko Widodo. Ia juga membenarkan bahwa nama Abraham Samad turut dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden.

Namun, Andi mengatakan, yang menjadi hambatan pada saat itu adalah etika kelembagaan yang tidak memungkinkan tim dari PDI-P untuk melakukan interaksi secara leluasa dengan Abraham Samad.

Andi kembali menekankan, ia akan memberikan keterangan kepada KPK ataupun Polri, sebelum menyampaikannya kepada publik melalui media.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III, Hasto menyebutkan, Samad tak hanya bertemu dengan petinggi PDI-P, tetapi juga dengan mantan Kepala BIN, Hendropriyono; Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto; dan Tjahjo Kumolo, yang saat itu menjabat Sekjen PDI-P.

Rencananya, Komisi III DPR akan memanggil semua nama yang terlibat dalam pertemuan Hasto dengan Abraham Samad. Hal itu dibutuhkan untuk mencari klarifikasi atas kebenaran dari pertemuan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com