Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Himpun Informasi, Tim Sembilan Segera Rumuskan Rekomendasi Terkait Kisruh KPK-Polri

Kompas.com - 03/02/2015, 21:03 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Sembilan, Jimly Asshiddiqie mengatakan, timnya telah menghimpun sejumlah informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri terkait kisruh yang terjadi di antara kedua lembaga penegak hukum itu. Dari informasi yang dihimpun itu, kata Jimly, timnya akan menyimpulkannya menjadi rekomendasi yang akan diajukan ke Presiden Joko WIdodo sebelum Jokowi melakukan kunjungan ke luar negeri.

"Segera kami akan adakan rapat lalu segera juga sampaikan masukan untuk diambil tindakan segera oleh presiden. Masukan itu nanti akan kami sampaikan sehingga sebelum Presiden berangkat ke luar negeri," ujar Jimly di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/2/2015) malam.

Sedianya Jokowi akan melakukan kunjungan luar negeri ke Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia pada 5 Februari 2015. Jimly memastikan, Tim Sembilan akan mengajukan rekomendasi sebelum Jokowi berangkat.

Jimly mengatakan, kedatangan Tim Sembilan ke Gedung KPK untuk memberi masukan kepada pimpinan mengenai kisruh yang terjadi antara KPK dengan Polri. Selama dua jam pertemuan, kata Jimly, Tim Sembilan mengumpulkan informasi dan fakta yang lengkap dari KPK.

Hal yang sama pun telah dilakukan Tim Sembilan kepada Polri sehingga mereka memperoleh informasi yang lengkap dari kedua belah pihak. Jimly berharap, baik KPK mau pun Polri memiliki kesadaran untuk meredam ketegangan yang terjadi antara kedua lembaga itu.

Dengan demikian, kinerja KPK dan Polri serta sistem penegakan hukum dapat berjalan lebih baik dari sebelumnya.

"Kita harapkan ketegangan di antara kedua belah pihak itu bisa diturunkan tensinya," kata Jimly.

Selain Jimly, anggota Tim Sembilan yang hadir di Gedung KPK yaitu Bambang Widodo Umar, Imam Prasodjo, Tumpak Hatorangan Panggabean, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Hikmahanto Yuwono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com