Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/01/2015, 20:09 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III asal Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu meragukan independensi Tim Independen untuk kisruh Komisi Pemberantsan Korupsi-Kepolisian RI bentukan Presiden Joko Widodo. Tim yang diisi sembilan tokoh itu bertugas untuk memberikan masukan kepada Jokowi terkait kisruh dua lembaga penegak hukum tersebut.

Anggota Komisi III itu beralasan, beberapa orang yang terdapat di dalam tim itu telah seacara gamblang menunjukkan ketidaksenangan terhadap calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan yang ditunda pelantikannya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Salah satunya anggota tim sembilan mantan Wakapolri Komjen Purn Oegroseno yang anti dengan Budi gunawan, sehingga pasti rekomendasinya tidak setuju. Selain itu beberapa di antaranya yang lain melihat adanya tendensi dukungan kepada Pimpinan KPK," kata Masinton dalam diskusi bertajuk '100 Hari Jokowi, Masihkah Menjadi Petugas Partai?' di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2015).

Kisruh KPK-Polri berawal dari penetapan status tersangka Budi oleh KPK. Budi ditetapkan menjadi tersangka pada 13 Januari 2015 saat menjalani rangkaian fit and proper test di DPR.

Tak berselang lama, Badan Reserse Kriminal Polri  menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka kasus dugaan memerintahkan memberikan keterangan palsu kepada saksi saat sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi tahun 2010. Setelah itu, secara beruntun pimpinan KPK lain yang dilaporkan ke Bareskrim dengan berbagai latar belakang kasus.

"Rekomendasi Tim Sembikan juga tidak wajib dilaksanakan. Karena sejak awal Tim Sembilan tidak independen," kata Masinton

Menurut Masinton, tudingan upaya kriminalisasi terhadap KPK yang dilontarkan oleh oknum tertentu tidak benar. Masinton mengatakan, dalam upaya pemberantasan korupsi, siapa saja dapat ditindak termasuk terhadap oknum di dalam KPK itu sendiri.

"Dalam konteks mengkritik pimpinan KPK itu bukan dalam melemahkan KPK. Pemberantasan korupsi adalah tugas mulia. Sehingga, KPK tidak boleh jadi lembaga antikritik," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com