Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kompolnas Usulkan Presiden Tunggu Proses Pra-peradilan untuk BG

Kompas.com - 29/01/2015, 17:48 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Syafriadi Cut Ali menyatakan, Presiden Joko Widodo perlu menunggu proses pra-peradilan terhadap Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebelum mengikuti saran dari tim independen. Tim independen sebelumnya meminta Presiden membatalkan pelantikan Budi.

"Kita masih tunggu pra-peradilan, kan berproses. Kita belum tahu hasilnya apa. Jadi, kita tunggu saja minggu depan sudah ada keputusan," kata Syafriadi di Istana Kepresidenan, Kamis (29/1/2015).

Hari ini, Presiden Jokowi kembali menemui Kompolnas untuk mencari solusi konflik KPK dan Polri. Kompolnas sempat membuat kebijakan kontroversial saat mengusulkan nama Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri kepada Presiden Joko Widodo meski jejak rekamnya diduga bermasalah.

Sebelum Budi ditetapkan sebagai tersangka, Kompolnas juga menghadap Presiden pada pagi harinya dan memuji prestasi Budi selama ini sembari memastikan bahwa jejak rekam Budi sudah bersih. Hanya berselang satu jam dari jumpa pers Kompolnas pasca-bertemu Presiden, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Semenjak itu, Kompolnas dipersalahkan. Pada pertemuan sekarang, Syafriadi mengaku Kompolnas masih menunggu arahan Presiden dan belum mengajukan nama calon kepala Polri baru.

Saran agar Presiden menunggu proses pra-peradilan terhadap Budi juga akan disampaikan hari ini. "Iya (akan diusulkan ke Presiden). Kalau putusannya itu Pak Budinya kalah ya sudah berarti dia benar bersalah," imbuh Syafriadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com