Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ke-21 Jokowi-JK: Pidato "Inggris Jawa" di Panggung Dunia

Kompas.com - 29/01/2015, 11:00 WIB
Sandro Gatra

Penulis


KOMPAS.com — Pada hari ke-21 pemerintahannya, Minggu (9/11/2014), Presiden Joko Widodo tiba di Beijing, Tiongkok, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Saat itu adalah kunjungan pertama Jokowi ke luar negeri sebagai Presiden.

Kegiatan Presiden saat itu melakukan pembicaran bilateral dengan tuan rumah KTT APEC 2014, Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping.

Dalam pertemuan dengan Xi Jinping, Presiden Jokowi menekankan peluang kerja sama dengan Tiongkok dalam membangun infastruktur di Indonesia. Di samping itu, Jokowi menyampaikan rencana Indonesia untuk bergabung sebagai anggota Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Jokowi dan Xi Jinping juga menyoroti agenda maritim RI serta gagasan jalur sutra maritim yang digagas Tiongkok. [Baca: Ini yang Dibahas Jokowi dengan Presiden Tiongkok]

Hari itu, Jokowi juga berbicara di hadapan perwakilan pimpinan negara-negara Asia Pasifik. Jokowi menerangkan program-program kerjanya, yang akan dilakukan, seperti pencabutan subsidi BBM untuk kegiatan yang lebih produktif, pembangunan tol laut, serta menjanjikan kemudahan dalam mengurus izin usaha.

Pada akhir pidato, Jokowi mengajak semua negara Asia Pasifik untuk datang dan menanamkan modalnya di Indonesia. (Baca: Gunakan Bahasa Inggris, Presentasi Jokowi di KTT APEC Diunggah ke YouTube)

Pidato Jokowi dalam bahasa Inggris berlogat Jawa secara spontan sambil menjelaskan data menggunakan slide presentasi itu sempat menjadi pembicaraan di internet. Ada yang memuji, ada yang mengkritik. [Baca: Joko Widodo dan Si Sirik]

Di dalam negeri, polemik dualisme kepengurusan PPP masih bergulir. PPP kubu Suryadharma Ali membentuk pengurus baru. Djan Faridz menjadi Ketua Umum PPP. (Baca: PPP Bentuk Pengurus Baru, Istri Suryadharma Jadi Waketum)

Djan Faridz menuntut pemerintahan Presiden Joko Widodo segera mencabut keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan pengurus PPP pimpinan Romahurmuziy. (Baca: PPP Kubu Djan Faridz Tuntut Menhuk dan HAM Cabut SK)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com