Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/01/2015, 06:54 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Barisan Relawan Jokowi for President (Bara JP) menilai, kinerja Kabinet Kerja belum maksimal karena perhatian Presiden Joko Widodo tersedot pada kisruh politik dan hukum. Hal itu dikatakan Ketua Bara JP Sihol Manulang kepada Kompas.com, Rabu (28/1/2015).

"Semboyan kerja, kerja, kerja dalam 100 hari pertama ini banyak diganjal kisruh politik. Ini membuat fokus pembangunan ekonomi dan sosial jadi terganggu," ujar Sihol.

Sihol menyebutkan, kisruh itu, di antaranya, yang terjadi dalam dua pekan terakhir yaitu polemik penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dan penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, pro dan kontra soal pilihan Jokowi terkait anggota-anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Menurut Sihol, kekuatan politik yang berada di belakang Jokowi justru tidak memberikan dukungan penuh dan terkesan mengamankan kepentingan politiknya sendiri. Sihol menilai, hal itu terlihat dari sejumlah manuver yang dilakukan kader PDI Perjuangan. Pertama, kata dia, PDI-P terlihat gencar mendukung Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Padahal, publik menolak mengingat catatan rekam jejaknya atas dugaan kepemilikan rekeningtak wajar. Penetapan statusnya sebagai tersangka justru tak menyurutkan dukungan kepadanya.

Kedua, lanjut Sihol, saat pelaksana tugas Sekjen PDI-P Hasto Kristianto menyebutkan lobi politik yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad menjelang Pemilihan Presiden 2014 lalu. Dan ketiga, kader PDI-P Sugianto Sabran melaporkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ke Bareskrim atas tuduhan memerintahkan saksi memberi keterangan palsu dalam persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi (MK) 2010 silam.

Ketiga manuver itu, menurut Sihol, mengacaukan persepsi piblik terhadap pemerintahan Jokowi.

"Rakyat kecewa dan pasti akan mengadili mereka di tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pileg 2019 mendatang. Sudah pasti itu," ujar Sihol.

Sihol berpendapat, ke depan, koalisi pendukung Jokowi-Jusuf Kalla, Koalisi Indonesia Hebat, harus mewakili aspirasi rakyat dan jangan melawan arus keinginan rakyat. Ia mengingatkan, partai-partai pendukung pemerintah harus mengingat pengalaman tahun 1999 di mana PDI-P memperoleh suara besar, namun anjlok pada Pemilu 2004.

"Kalau begini terus, dukungan ke partai KIH menurun dalam Pileg 2019, sementara dukungan ke Jokowi malah semakin besar," ujar Sihol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com