Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wantimpres: Semua Tergantung Presiden

Kompas.com - 28/01/2015, 12:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sudah memberikan pandangannya kepada Presiden Joko Widodo soal konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI. Kini, Wantimpres menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden apakah akan melaksanakan pertimbangan itu atau tidak.

"Presiden positif dan menerima kami dengan baik dan konstruktif. Kami diskusi dan sepertinya bisa mendapat suatu pemahaman lebih baik, alternatif solusi, tetapi semua tergantung Presiden," kata Ketua Wantimpres Sri Adiningsih seusai pertemuan dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Rabu (29/1/2015).

Anggota Wantimpres yang hadir dalam pertemuan itu ialah yakni Suharso Monoarfa, Rusdi Kirana, Hasyim Muzadi, Subagyo HS, dan Yusuf Kartanegara.

Menurut Sri, dari pertemuan itu, terlihat bahwa Presiden sudah memiliki pertimbangan sendiri. Dengan demikian, ia yakin Presiden akan segera membuat keputusan.

Soal pertimbangan apa yang disampaikan Wantimpres, Sri tidak mau mengungkapnya. Dia beralasan, sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres, segala saran Wantimpres bersifat rahasia dan hanya bisa diberikan langsung ke Presiden.

Meski demikian, Sri menyatakan, pertimbangan diberikan setelah mendengar keterangan dari berbagai pihak. Setelah memberikan pertimbangan ini, Sri mengakui Presiden bisa mengikuti atau tidak saran dari Wantimpres.

"Pertimbangan kami tidak mengikat karena memang pertimbangan kita hanya diberikan kepada Presiden, tidak mengikat kepada Presiden untuk dilaksanakan atau tidak," imbuhnya.

Selain dari Wantimpres, Presiden juga mendapat masukan dari tim independen yang berisi sembilan tokoh. Tim itu baru bekerja untuk mengumpulkan fakta dan data.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com