Pengamat: Tim Independen Jadi Sinyal Jokowi Akan Perkuat KPK

"Dengan membentuk sembilan orang yang tergabung dalam tim independen, Jokowi seolah memberi sinyal memperkuat KPK dan berseberangan dengan kelompok yang menekannya soal polemik KPK Vs Polri," ujar Heri melalui siaran pers, Senin (27/1/2015).

Menurut Heri, hal tersebut terlihat dari orang-orang yang ditunjuk Jokowi sebagai anggota tim independen. Kendati terdapat dua jenderal Polri di dalamnya, yaitu mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto dan mantan Wakil Kapolri Komjen (Purn) Oegroseno, Heri memandang mereka justru mendukung penuh KPK.

"Pandangan dua jenderal polisi tersebut sedikit berseberangan, khususnya soal penangkapan BW (Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto) oleh Bareskrim," kata Heri.

Heri menilai, komposisi tim independen tidak disukai oleh partai-partai yang terlihat mendukung Polri dan ingin menjatuhkan KPK seperti PDI Perjuangan dan Partai Nasdem. Selain Oegroseno dan Sutanto, tim independen terdiri dari sosiolog Imam Prasodjo, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, mantan pimpinan KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar serta mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif.

"Komposisi tim ini, jelas tidak disenangi kelompok yang memiliki kepentingan soal ini. Bahkan PDIP sudah memberikan kritik kenapa tidak memanfaatkan watimpres dalam menyelesaikan persoalan ini," kata Heri.

Heri menganggap Jokowi masuk dalam pusaran politik yang rumit sehingga menggunakan tokoh-tokoh independen untuk melawan kekuatan politik. Ia menambahkan, Jokowi berulang kali mengingatkan agar KPK dan Polri harus saling terbuka dan menegaskan harus bebas dari intervensi dari pihak mana pun.

"Sangat jelas Presiden mengatakan 'ini harus transparan dan KPK dan Polri tidak boleh ada intervensi termasuk dari saya'. Ini pernyataan sangat dalam maknanya dan menyasar pada tokoh-tokoh tertentu," ujar dia.

Menurut Heri, kata 'intervensi' itu seolah menjadi kode dari Jokowi untuk menegaskan bahwa ia ingin terbebas dari tekanan dari berbagai pihak atas perselisihan dua lembaga penegak hukum itu.

"Beliau ingin mengatakan sebagai presiden saja saya tidak boleh ada ikut campur, apalagi yang bukan presiden," ucap Heri.