Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Tudingan Amankan Mega, PDI-P Sebut Itu Berita Lama yang Didaur Ulang

Kompas.com - 27/01/2015, 22:01 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno membantah, jika ada upaya kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi setelah salah satu wakil ketuanya, Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka. Terlebih, ia membantah, jika dugaan kriminalisasi itu disangkutpautkan dengan upaya melindungi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dari kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sedang ditangani KPK.

"Itu berita lama yang didaur ulang," kata Hendrawan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (27/1/2015).

Menurut Hendrawan, banyak spekulasi yang timbul terkait keterlibatan Mega dalam kasus BLBI tersebut. Spekulasi itu muncul setelah beberapa waktu lalu, Ketua KPK Abraham Samad menyatakan kepada publik bahwa pihaknya tak segan untuk memanggil Mega untuk diperiksa.

"Tapi itu hanya spekulasi saja, karena sebelumnya Abraham Samad menyatakan demikian," ujarnya. (Baca: KPK Bakal Panggil Megawati dalam Kasus BLBI)

Ia menambahkan, KPK beberapa waktu lalu pernah memanggil sejumlah menteri yang bekerja di bawah kepemimpinan Mega semasa masih menjadi presiden kelima saat itu. Namun, para menteri yang telah menjalani pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa Mega bersih.

"Seperti Kwik Kian Gie, Bambang Sudibyo, I Gde Arisuta, mereka menyatakan bahwa dengan dikeluarkannya SKL (Surat Keterangan Lunas), maka kasus BLBI itu selesai," katanya.

Sebelumnya, pengamat politik Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, menduga upaya kriminalisasi yang disebut-sebut terjadi terhadap KPK belakangan ini untuk mengamankan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri terkait kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus itu tengah diusut KPK.

"Kriminalisasi KPK ini diduga untuk mengamankan Megawati dari jeratan kasus BLBI oleh KPK yang telah memanggil beberapa menteri saat Megawati menjabat sebagai Presiden, seperti Rizal Ramli dan Rini Soemarno," kata Igor dihubungi dari Jakarta, Selasa (27/1/2015), seperti dikutip Antara.

Dia mengatakan, KPK telah memulai penyelidikan BLBI saat Antasari Azhar menjadi Ketua KPK. Sejak itu, upaya kriminalisasi terhadap KPK terus berlanjut sampai saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com