Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM: Eksekusi Mati Sama Saja Legitimasi Pembunuhan Manusia

Kompas.com - 16/01/2015, 19:50 WIB
Fathur Rochman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menilai bahwa jika Kejaksaan Agung tetap melaksanakan eksekusi mati terhadap enam terpidana kasus narkoba, maka negara sama saja melegitimasi pembunuhan terhadap manusia. Hukuman mati terhadap enam terpidana tersebut juga telah melanggar hak asasi manusia.

"Jika hukuman mati ini dilaksanakan, maka sama saja dengan negara menjustifikasi atau melegitimasi pembunuhan terhadap manusia sehingga penghargaan negara terhadap kemanusiaan makin rendah," ujar Pigai melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Jumat (16/1/2015).

Pigai mengatakan, saat ini ada 140 negara di dunia yang sudah tidak lagi menerapkan hukuman mati. Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang masih menerapkan hukum tersebut. Berdasarkan hal itulah, Komnas HAM akan meminta kepada pemerintah agar penerapan hukuman mati di Indonesia dihentikan. "Atau minimal ada moratorium hukuman mati," kata Pigai.

Salah satu faktor utama Komnas HAM menolak adanya eksekusi hukuman mati, kata Pigai, karena bertentangan dengan prinsip HAM, yakni hak atas kehidupan yang berpedoman pada hukum HAM internasional dan nasional. Pigai juga mengatakan bahwa Komnas HAM telah mengirimkan surat ke Kejaksaan Agung untuk menghentikan eksekusi hukuman mati.

"Kita sudah kirim surat ke Kejaksaan untuk tidak melakukan eksekusi hukuman mati sesuai dengan keputusan institusional," ucap Pigai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com