Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Saran Bambang Soesatyo kepada Jokowi Sikapi Kasus Budi Gunawan

Kompas.com - 16/01/2015, 13:42 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, mengatakan, saat ini Presiden Joko Widodo sedang berada dalam posisi sulit untuk menentukan apakah akan melantik atau tidak Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Menurut Bambang, ada dua opsi yang bisa dilakukan Jokowi saat ini untuk menyikapi penetapan tersangka Budi.

"Sekarang yang menentukan Presiden, mau meneruskan pelantikan atau batalkan," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/1/2015).

Bambang menuturkan, opsi pertama yang bisa dilakukan Jokowi adalah tetap melantik Budi Gunawan sebagai kepala Polri, tetapi dengan catatan Budi harus kooperatif dengan proses hukum yang sedang berlangsung di KPK.

Menurut Bambang, meskipun Budi telah resmi menjadi kepala Polri, proses penyelesaian kasus harus terus berjalan.

"Tidak boleh ada hambatan penyelesaian kasus," kata Bambang.

Opsi kedua, lanjut Bambang, adalah menunda pelantikan Budi Gunawan dan mengangkat Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas sementara. Selagi Badrodin menjabat sebagai Plt, proses hukum terhadap Budi harus segera dilaksanakan hingga tuntas.

"Tapi, Plt tidak boleh lama-lama. KPK juga harus percepat proses hukum terhadap Budi Gunawan," ucap Bendahara Umum Partai Golkar versi Munas Bali tersebut.

Bambang menambahkan, KPK juga harus mempercepat pemeriksaan Budi Gunawan karena KPK tidak bisa mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). KPK harus segera menyerahkan berkas perkara ke pengadilan agar pengadilan segera memutuskan apakah Budi Gunawan bersalah atau tidak.

"Nanti pengadilan yang menentukan sangkaan KPK ini benar atau pembelaan Budi Gunawan yang benar," ucap Bambang.

Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum menyatakan sikapnya terkait penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Jokowi sempat mengungkapkan bahwa dirinya akan menunggu proses paripurna di DPR.

Setelah rapat paripurna pengesahan pengangkatan Budi Gunawan sebagai kepala Polri pada Kamis (15/1/2015), Jokowi masih juga diam. Pada hari yang sama, Jokowi disibukkan dengan sejumlah pertemuan tertutup. (Baca: DPR Setujui Tersangka Korupsi Budi Gunawan Jadi Kapolri)

Namun, hari ini Jokowi bertemu Sutarman dan Budi Gunawan di Istana. (Baca: Budi Gunawan dan Sutarman Temui Jokowi, Mobil Dinas Wakapolri Terparkir di Istana)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com