Budi Gunawan Disetujui Komisi III, Surya Paloh Sebut Pemerintah Harus Siap Tak Populer

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh selama satu jam bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/1/2015) siang. Pertemuan itu membahas soal polemik pemilihan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, yang berstatus tersangka kasus korupsi.

Surya mengaku hingga saat ini Presiden belum membuat keputusan dan masih mencermati proses yang ada. Namun, Surya mengatakan, proses di DPR yang menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri tetap harus dihormati meski nantinya keputusan itu akan membuat pemerintah dalam posisi yang sulit.

"Bisa saja menjadi implikasi. Tapi itulah tugas pemerintah. Bukan hanya untuk merasa nyaman dengan mendapat dukungan terus menerus pada pemikiran-pemikiran yang mendukung popularitas," kata Surya.

Saat ditanyakan apakah dia mendukung pencalonan Budi Gunawan, Surya mengelak. Ia mengaku hanya menghormati tatanan sistem ketatanegaraan yang ada.

"Bukan personalia atau pribadi siapa pun. Ini untuk kepentingan yang lebih besar," imbuh dia.

Komisi III DPR menyetujui Budi Gunawan menjadi Kepala Polri. Keputusan itu diambil secara aklamasi setelah Komisi III melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan. (Baca: Aklamasi, Komisi III Setujui Budi Gunawan Jadi Kapolri)

Presiden hingga kini belum mengambil sikap terkait penetapan tersangka Budi. Presiden mengaku masih menunggu proses yang dilakukan di DPR dan KPK.

"Karena ini ada proses politik yang sedang berlangsung. Jadi Presiden masih melihat, ada proses hukum yang berlangsung di KPK dan ada proses politik di DPR. Dalam waktu dekat, Presiden akan buat keputusan," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno.