Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Tersangka, Budi Gunawan Ingin Lanjutkan Seleksi Calon Kapolri

Kompas.com - 13/01/2015, 18:20 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisaris Jenderal Budi Gunawan akan tetap melanjutkan proses seleksi sebagai calon kepala Polri, di Komisi III DPR. Ia mengaku akan hadir dalam uji kepatutan dan kelayakan, Rabu (13/1/2015) pukul 10.00 WIB, meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kami mohon diberi kesempatan lanjutkan proses di DPR," kata Budi Gunawan seusai bertemu para anggota dan pimpinan Komisi III DPR di kediamannya di Jakarta, Selasa.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian proses seleksi calon kepala Polri yang dilakukan oleh DPR.

Budi mengaku hanya memenuhi undangan Komisi III DPR. Ia mengaku akan menjelaskan soal tuduhan yang diarahkan kepadanya saat uji kepatutan dan kelayakan besok. Ia merasa tidak melakukan tindak pidana korupsi. (Baca: Jadi Tersangka, Ini Komentar Budi Gunawan)

Ketika ditanya bagaimana jika Presiden Joko Widodo menarik kembali pencalonan dirinya, Budi tidak mau berkomentar banyak. Ia hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.

"Lihat saja ke depan," ujar Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu.

Dalam pertemuan dengan Komisi III pada sore tadi, Budi mengaku ditanyakan soal keluarga. "Dilihat kehidupan rumah tangga," ujarnya.

Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, berdasarkan rapat pleno internal Komisi III, proses seleksi tetap dilanjutkan, meskipun KPK menjerat Budi Gunawan. Hal itu sesuai dengan pandangan 8 dari 10 fraksi.

Fraksi Partai Demokrat meminta agar proses seleksi tidak dilanjutkan. Adapun Fraksi PPP berpendapat bahwa proses seleksi bisa dilanjutkan setelah meminta konfirmasi KPK soal kasus Budi. (Baca: Ini Alasan Demokrat Minta Proses Seleksi Calon Kapolri Tidak Dilanjutkan)

"Ini (pertemuan di rumah Budi Gunawan) salah satunya rangkaian fit and proper test yang kita lanjutkan," kata Aziz.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com