Nasdem Dukung Jokowi Tak Libatkan KPK-PPATK dalam Seleksi Kapolri

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR, Johnny G Plate, mendukung keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai calon kepala Kepolisian RI. Namun, ia meminta anggota Fraksi Nasdem di Komisi III DPR untuk tetap mengkritisi jalannya uji kelayakan dan kepatutan nantinya.

"Tentu akan kita kritisi juga, bukan menolak, mendukung tapi kritis," kata Jhonny, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2015).

Jhonny menjelaskan, penunjukan calon kapolri merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Ia meyakini, Presiden Jokowi memiliki pertimbangan mendalam dan obyektif, termasuk menerima rekomendasi dari Komisi Kepolisian Nasional saat menunjuk Budi sebagai calon tunggal kapolri.

Jhonny mengaku tak sependapat jika Budi terus disudutkan dengan dugaan kepemilikan rekening gendut. Menurut Jhonny, dugaan itu hanya sebatas isu dan jika benar terbukti tentunya akan dipermasalahkan oleh Komisi III DPR dalam proses uji kelayakan dan kepatutan.

"Tidak bisa orang dituduh hanya karena gosip yang beredar," ujarnya. (Baca: Mantan Ketua PPATK: Budi Gunawan Mendapat Rapor Merah dari KPK dan PPATK)

Ia juga tak sependapat dengan anggapan bahwa Presiden Jokowi tidak konsisten karena tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam seleksi calon kapolri.

Bagi Jhonny, KPK dan PPATK memiliki kesamaan tugas dengan Polri dan kejaksaan sehingga tak perlu dilibatkan saat akan menunjuk pimpinannya.

"Kalau sudah diperiksa PPATK dan KPK seolah-olah kredibel, padahal tugasnya sama, memberantas korupsi dan tindak pidana," ucapnya.

Sementara itu, saat dihubungi Kompas Minggu malam di Jakarta, Budi Gunawan mengatakan, pihaknya akan menjelaskan semua pertanyaan publik pada saat uji kelayakan dan kepatutan yang akan digelar di DPR.