Komentar Wapres soal Catatan Merah Calon Kapolri Pilihan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo memegang asas praduga tak bersalah ketika menunjuk Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI. Menurut Kalla, Budi belum tentu terlibat kasus hukum meskipun disebut-sebut memiliki miliaran uang dalam rekeningnya.

"Jadi Presiden memakai praduga tak bersalah. Selama tidak ada masalahnya, ya sudah. Nanti kalau di belakang ada tuntutan, ya putusan-putusan hukum nanti," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (12/1/2015).

Menurut Kalla, pemilihan Kepala Polri merupakan hak prerogatif presiden. Presiden tidak harus melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) dalam menyeleksi Kapolri sebagaimana Jokowi menyeleksi calon menteri.

Kalla menilai Budi memiliki kemampuan yang baik di Kepolisian. Selama berkarier di Kepolisian, mantan ajudan presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu kerap menduduki posisi-posisi penting di Kepolisian.

"Lihat saja kariernya, sekolah, pendidikan dia, nomor satu kariernya sudah menduduki tempat-tempat yang sesuai yang penting," ujar Kalla.

Saat ini Budi menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri. Ia pernah menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri. Seusai menjadi ajudan, Budi pernah menjabat Kapolda Bali (2012).

Keputusan Jokowi menunjuk Budi sebagai calon tunggal Kapolri menuai beragam respons dari masyarakat. Kini muncul petisi yang mendorong Jokowi menarik kembali pencalonan itu. Petisi ini digagas Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho melalui situs change.org.

Dalam petisi tersebut, Emerson menyampaikan adanya kerisauan publik mengenai nama-nama calon Kapolri yang diduga memiliki rekening gendut. Untuk itu, menurut dia, Presiden Jokowi perlu melibatkan KPK dan PPATK dalam memberi masukan mengenai rekam jejak para calon kepala Kepolisian RI.

Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Yunus Husein, mengungkapkan bahwa Budi pernah memiliki catatan merah (baca: Mantan Ketua PPATK: Budi Gunawan Mendapat Rapor Merah dari KPK dan PPATK). Melalui akun Twitter-nya, Yunus mengatakan bahwa Budi tidak lulus rekomendasi PPATK dan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ia diajukan menjadi menteri.

Sementara itu, saat dihubungi Kompas pada Minggu malam di Jakarta, Budi Gunawan mengatakan, pihaknya akan menjelaskan semua pertanyaan publik pada saat uji kelayakan dan kepatutan yang akan digelar di DPR.