Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Menhub Jangan Cari "Kambing Hitam"

Kompas.com - 12/01/2015, 19:21 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menyesalkan sikap Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang menjatuhkan sanksi kepada lima maskapai penerbangan yang melanggar izin penerbangan. Menurut Fahri, Jonan terkesan mencari kambing hitam dengan menjatuhkan sanksi itu.

"Kok bisa Menhub mencari kambing hitam? Selesaikan yang ada di dalam (kementerian), korbankan saja diri sendiri dulu," kata Fachri di Kompleks Gedung Parlemen, Senin (12/1/2015).

Sanksi yang diberikan Jonan kepada lima maskapai itu berupa pembekuan 61 penerbangan. Kelima maskapai yang dimaksud adalah Garuda Indonesia (empat pelanggaran), Lion Air (35), Wings Air (18), Trans Nusa (1), dan Susi Air (3).

Menurut Fahri, Jonan seharusnya dapat menjatuhkan sanksi terlebih dahulu kepada pegawai Kementerian Perhubungan yang memberikan izin penerbangan kepada kelima maskapai itu (baca: Jonan Beri Sanksi Lima Maskapai, 61 Penerbangan Dibekukan). Hal itu karena investigasi yang dilakukan Bareskrim Polri memunculkan dugaan ada keterlibatan otoritas bandara yang turut memberikan izin penerbangan itu.

"Untuk sementara waktu, sebaiknya Menhub puasa ngomong dulu. Jangan konpers (konferensi pers) mulu tiap hari. Selesaikan dong yang di dalam," katanya.

Menurut Fahri, Presiden Joko Widodo sudah mengakui adanya kelalaian pemerintah dalam pemberian izin ini (baca: Jokowi: Kesalahannya Memang Ada di Pemerintah). Ia pun meminta kepada Jonan agar berani mengakui adanya kelalaian dalam Kemenhub. "Tugas pemerintah itu adalah menumbuhkan industri, bukan mematikan industri semacam ini," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com