Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Dugaan Rekening Gendut Akan Jadi Prioritas Satgassus Kejaksaan Agung

Kompas.com - 08/01/2015, 19:45 WIB
Fathur Rochman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) Kejaksaan Agung memiliki tugas untuk menangani kasus-kasus korupsi yang belum terselesaikan di Kejaksaan Agung. Salah satu prioritas Satgassus ini adalah pengusutan dugaan rekening gendut kepala daerah.

"Ya seperti misalnya disinyalir rekening gendut. Kemudian, pokoknya perkara korupsi yang perlu ditindaklanjuti," ujar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Widyo Pramono, di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (8/1/2015).

Widyo mengatakan, Satgassus ini akan menangani perkara korupsi secara simultan dari pusat hingga ke daerah. Para jaksa terpilih ini, kata dia, diharapkan mampu untuk menangani kasus-kasus korupsi yang menjadi prioritas untuk diselesaikan oleh Kejaksaan Agung.

"Yang sudah terpilih ini diharapkan mampu dapat untuk menyelesaikan itu semua. Penanganan perkara lama yang sekarang ada maupun yang ada di kemudian hari," ucap Widyo.

Satgassus ini, lanjut Widyo, memiliki ketua tim yang akan secara intens memberikan laporan kepada Jampidsus untuk kemudian disampaikan ke Kejaksaan Agung. Widyo memastikan pihaknya akan memonitor secara ketat kinerja para Satgassus ini.

"(Satgassus ini) nanti akan bertanggung jawab pada ketua tim, ada sekretarisnya, ada anggota, kemudian tata usaha. Dan juga mereka ini bertanggung jawab pada kasubdit, kepada direktur, kepada jampidsus, kepada jaksa agung," kata Widyo.

Sebanyak 100 orang Satgassus ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa tim, yakni 15 tim penyidikan yang masing-masing terdiri dari lima orang, tujuh tim penuntutan yang masing-masing terdiri dari tiga orang, dan satu tim eksekusi yang terdiri dari empat orang.

Sebelum menjalankan tugasnya, para Satgassus akan menjalani pendidikan kilat terlebih dahulu selama satu minggu di Badan Diklat Ragunan, Jakarta.

"Nanti ada pembekalan dari Dirjen Pajak, kemudian BPK, BPKP, PPATK, kemudian dari ahli-ahli hukum pidana. Itu kita datangkan, perbankan, migas, pertambangan," kata Widyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Nasional
Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Nasional
Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Nasional
World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

Nasional
Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Nasional
MKMK Sudah Terima Laporan Pelanggaran Etik Anwar Usman

MKMK Sudah Terima Laporan Pelanggaran Etik Anwar Usman

Nasional
Anak SYL Minta Pejabat Kementan Biayai Renovasi Kamar Rp 200 Juta

Anak SYL Minta Pejabat Kementan Biayai Renovasi Kamar Rp 200 Juta

Nasional
Agus Rahardjo Sebut Penyidik KPK Tunduk ke Atasan di Kejaksaan, Kejagung: Jangan Asal 'Statement'

Agus Rahardjo Sebut Penyidik KPK Tunduk ke Atasan di Kejaksaan, Kejagung: Jangan Asal "Statement"

Nasional
Stafsus SYL Disebut Minta Kementan Danai Pengadaan Paket Sembako Senilai Rp 1,9 Miliar

Stafsus SYL Disebut Minta Kementan Danai Pengadaan Paket Sembako Senilai Rp 1,9 Miliar

Nasional
KNKT Investigasi Penyebab Rem Blong Bus Rombongan SMK Lingga Kencana

KNKT Investigasi Penyebab Rem Blong Bus Rombongan SMK Lingga Kencana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com