Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basarnas: Tim DVI untuk AirAsia QZ8501 Akan Ditempatkan di Surabaya

Kompas.com - 30/12/2014, 16:04 WIB
Fathur Rochman

Penulis

J


AKARTA, KOMPAS.com
 — Badan SAR Nasional mengatakan, tim Disaster Victim Identification (DVI) akan ditempatkan di Surabaya, Jawa Timur. Alasannya ialah karena hampir semua penumpang pesawat AirAsia QZ8501 berangkat dan berasal dari Suarabaya.

"Dengan dibawa ke sana (Surabaya), maka info line yang diperlukan untuk identifikasi tidak memerlukan effort yang lebih besar kalau dibandingkan dengan di Pangkalan Bun," ujar Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI F Henry Bambang Soelistyo, saat jumpa pers di Kantor Pusat Basarnas, Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2014).

Soelistyo juga mengatakan, terkait pergerakan keluarga korban yang ingin menuju lokasi ditemukannya serpihan pesawat tersebut, itu bukan menjadi tanggung jawab Basarnas. Fokus Basarnas saat ini, kata dia, adalah proses untuk mengidentifikasi jasad yang ditemukan.

"Pergerakan keluarga korban itu tanggung jawab dari operator penerbangan. Kalau keluarga menghendaki dan operator ok, maka dipersilakan ke sana," kata Soelistyo.

Sebelumnya, Kepolisian Republik Indonesia membentuk posko tim DVI di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Hal tersebut untuk keperluan medis maupun psikologis bagi keluarga penumpang AirAsia QZ8501.

"Di Jatim kita buat posko tim DVI yang kini diperlukan keluarga penumpang untuk kebutuhan medis dan psikologis," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kombes Agus Rianto, di Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta, Senin (29/12/2014).

Agus mengatakan, selain telah mendirikan posko DVI, kepolisian juga telah melakukan koordinasi dengan Badan SAR Nasional (Basarnas) jika sewaktu-waktu Basarnas membutuhkan penambahan kekuatan dari Polri dalam upaya pencarian pesawat AirAsia QZ8501.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com