Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Presiden Sengaja Memilih Diam soal Kasus Paniai

Kompas.com - 26/12/2014, 22:52 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan penentang kedatangan Presiden ke Papua. Menurut rencana, Presiden Jokowi akan menghadiri perayaan Natal di Papua pada 27-28 Desember 2014. Akan tetapi, protes dilayangkan sejumlah aktivis atas rencana Jokowi berkunjung ke Papua karena sikap diam pemerintah atas penembakan empat warga sipil di Paniai, Papua pada awal Desember lalu.

Menanggapi kritik dan protes itu, Andi mengatakan, Presiden sudah bertemu dengan Ketua Sinode Kemah Injil Papua Benny Giay di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (26/12/2014). Kelompok ini salah satu yang menentang dan mengkritik rencana kunjungan Jokowi ke Papua.

"Sudah berbicara langsung dengan Presiden menjelaskan alasan penolakannya di antaranya bahwa presiden tidak mengeluarkan pernyataan apa-apa tentang kekerasan di Paniai. Sudah dijelaskan presiden," kata Andi, seusai pertemuan Presiden dengan KWI, PGI, dan Benny Giay, malam ini.

Andi mengungkapkan, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih menunggu investigasi lengkap dari TNI, Polri, dan tim independen.

"Presiden menyatakan bahwa memang Presiden memilih secara sadar untuk tidak mengeluarkan pernyataan tentang kekerasan tersebut, karena Presiden ingin betul-betul mencari satu solusi permanen untuk tanah Papua yang damai. Presiden tak ingin hanya melakukan pernyataan saja," kata Andi.

Terima tiga laporan

Menurut Andi, pemerintah sudah menerima tiga laporan kasus Paniai dari pihak independen yakni Sinode Kemah Injil Papua, Komisi Nasional Perempuan, dan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI). Dari laporan-laporan itu, kata Andi, ada indikasi aparat melakukan tindakan di luar komando.

"Laporan awalnya mengindikasikan ada tindakan di luar komando yg dilakukan oleh aparat TNI/Polri. ada aemungkinan bahwa senjata dan amunisi yan menewaskan warga juga berasal dari milik TNI/Polri," kata dia.

Namun, pemerintah belum bisa mengambil sikap karena temuan itu harus  diuji ke tahap analisis forensik yang masih berlangsung.

Andi juga menjelaskan bahwa muncul keinginan kelompok independen agar pemerintah membentuk tim pencari fakta seperti Komite Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP HAM). Namun, Jokowi belum memberikan jawaban atas permintaan itu.

"Presiden menunggu dan ingin mendengar sendiri dari warga Papua. Sehingga saya sendiri tidak tahu apa yang ada di isi kepala Beliau. Kita tunggu saja tiga hari ke depan selesai kunjungan ke Papua," kata Andi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

Nasional
Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Nasional
4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

Nasional
DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

Nasional
Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Nasional
Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Nasional
Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Nasional
Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Nasional
Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Nasional
Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Nasional
Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Nasional
Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Nasional
UKT Batal Naik Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Hanya Ingin Redam Aksi Mahasiswa

UKT Batal Naik Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Hanya Ingin Redam Aksi Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com