Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPI: Netralitas Lembaga Penyiaran Paling Sering Dilanggar

Kompas.com - 23/12/2014, 17:46 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Judhariksawan mengatakan, jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan lembaga penyiaran yakni netralitas lembaga tersebut. Menurut dia, pada tahun ini sejumlah lembaga penyiaran nampak tidak berimbang menayangkan program acara, terlebih yang menyangkut dunia politik.

"Paling banyak pelanggaran ditemukan dalam netralitas lembaga penyiaran. Terutama saat pemilu kemarin," ujar Judhariksawan dalam acara Refleksi Akhir Tahun KPI di Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Judhariksawan menilai, media siar kerap dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk kepentingan sendiri mau pun kelompok. Apalagi, kata Judhariksawan, dalam kontestasi politik beberapa waktu nampak beberapa media yang terlihat jelas menunjukkan kecondongan dukungan politiknya.

Selain itu, Judhariksawan menilai, jenis pelanggaran lainnya yang kerap dilakukan beberapa lembaga penyiaran yaitu maraknya program acara yang menunjukkan martabat seseorang yang direndahkan.

"Misalnya dengan melempar tepung. Itu merendahkan martabat manusia sebagai bahan olok-olokan," kata Judhariksawan.

Judhariksawan mengatakan, pelanggaran lainnya yang banyak dilakukan yaitu tayangan kekerasan, pornografi, hal yang bersifat privasi, dan banyak melontarkan kata-kata kasar. KPI, kata Judhariksawan, telah mengenakan sanksi kepada sejumlah lembaga penyiaran yang melanggar peraturan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Penyiaran.

Judhariksawan menyatakan, tahun ini KPI telah mengeluarkan sebanyak 178 sanksi kepada sejumlah lembaga penyiaran, mulai dari teguran tertulis hingga penghentian penayangan program sementara. Bahkan, kata Judhariksawan, di tahun ini merupakan pertama kalinya KPI melayangkan surat rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengevaluasi izin lembaga penyiaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com