Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Malaysia Pulangkan Ratusan WNI yang Masuk Tanpa Izin

Kompas.com - 23/12/2014, 09:39 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 703 Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) Indonesia di Malaysia akan dipulangkan ke Indonesia melalui Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) Subang, pada Selasa (23/12/2014) dan Rabu (24/12/2014). Wakil Kepala Perwakilan Indonesia untuk Malaysia, Hermono, akan mengantarkan ratusan WNI ini, dan menyerahkannya kepada Menteri Luar Negeri, Retno L.P Marsudi, untuk selanjutnya diantar ke daerah masing-masing.

Berdasarkan siaran pers dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, pemulangan PATI Indonesia ini merupakan hasil pertemuan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Menteri Dalam Negeri Malaysia Dato’ Seri Ahmad Zahid bin Hamidi pada 18 Desember 2014 lalu.

Seluruh PATI Indonesia ini akan diterbangkan dengan lima pesawat C-130 Hercules milik TNI Angkatan Udara yang dijadwalkan mendarat di Pangkalan TUDM Subang pada 23 Desember 2014, pukul 11.30 waktu Subang, Malaysia. Kemudian, keberangkatan dari Pangkalan Subang menuju Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma akan menyesuaikan dengan kesiapan administrasi Imigrasi Malaysia. Persiapan administratif itu diperkirakan selesai sekitar pukul 14.00 waktu Subang, Malaysia.

Jadwal kedatangan dan keberangkatan pada hari kedua pun akan mengikuti pola hari pertama. Dalam siaran pers tersebut disebutkan bahwa PATI Indonesia yang akan dipulangkan pada hari pertama berjumlah 494 orang, sedangkan sebanyak 209 orang lainnya akan dipulangkan pada hari berikutnya.

PATI Indonesia tersebut terdiri dari 603 orang yang dibebaskan dari sembilan depo tahanan imigrasi Malaysia, yaitu Depo Bukit Jalil, KLIA, Lenggen, Machap Umboo, Tanah Merah, Semenyih, Langkap, Juru dan Ajil. Selain itu, ada juga 100 buruh migran Indonesia (BMI) bermasalah yang ditampung di shelter KBRI Kuala Lumpur, KJRI Penang, dan KJRI Johor Bahru. Seluruh BMI tersebut akan didata oleh Imigrasi Malaysia dan akan dimasukkan dalam daftar hitam cekal.

Setelah proses imigrasi Malaysia selesai, Tim Satgas KBRI akan melakukan proses verifikasi kewarganegaraan BMI tersebut. Pemulangan BMI ilegal dari Malaysia ini juga merupakan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta BMI ilegal kembali ke Indonesia agar tidak menghadapi masalah hukum di negara lain.

Duta Besar RI untuk Malaysia, Herman Prayitno menegaskan bahwa Pemerintah Malaysia akan melakukan penegakan hukum yang lebih tegas kepada semua pekerja asing yang tidak memiliki dokumen sah. Oleh karena itu, Herman meminta agar semua warga negara Indonesia yang akan bekerja di Malaysia mengikuti semua aturan, baik aturan di Indonesia mau pun di Malaysia agar dapat terlindungi dengan baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com