Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam Ungkap Anggaran Rp 96 Triliun Disiapkan untuk Tambah Alutsista TNI

Kompas.com - 19/12/2014, 16:13 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edy Purdjianto menegaskan soal rencananya menambah alat utama sistem persenjataan (Alutsista) milik TNI.

"Secara bertahap kita akan melaksanakan penambahan alutsista milik TNI," ujar Tedjo di pelataran Monas, Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Tedjo tidak menjelaskan jenis senjata apa yang disasar untuk ditambah. Tedjo mengatakan bahwa penambahan alutsista itu memakai anggaran dari Menteri Pertahanan dan TNI sendiri. "Anggarannya sekitar Rp 93 triliun sampai Rp 96 triliun," ujar Tedjo.

Tedjo belum dapat mengatakan matra TNI mana yang akan ditambah alutsistanya, laut, udara atau darat. Yang jelas, lanjut Tedjo, penambahan alutsista harus sesuai dengan tingkat ancaman keamanan.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, TNI AD akan membeli 7 helikopter jenis Apache untuk memperkuat sistem alutsista TNI AD. Rencananya, ketujuh helikopter tersebut baru bisa melengkapi alutsista milik TNI AD pada tahun 2017.

"Jadi Apache tersebut kita sudah memesan," ujar Gatot, dalam acara penutupan pameran Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) TNI AD 2014 di lapangan Monas, Jakarta, Rabu (17/12/2014). (Baca: TNI AD Rencanakan Beli 7 Helikopter Apache).

Selain memesan Apache, Gatot melanjutkan, TNI AD juga akan membeli helikopter M 17, Tank dan Panser Anoa jenis amphibi untuk melengkapi alutsista TNI AD. Pembelian alutsista tersebut akan disesuaikan dengan anggaran TNI AD.

Namun, belum diketahui rencana pembelian alutsista dari TNI AL dan TNI AU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com